Pemerintahan

pariwisata kabupaten jember
space ads post kiri
Topik Terhangat

BP2D Kota Malang Bebaskan Pajak APK, Tapi Dikenakan Biaya Jambong

  • Senin, 12 Februari 2018 | 22:37
  • / 26 Jumadil Uula 1439
  • Dibaca : 30 kali
BP2D Kota Malang Bebaskan Pajak APK, Tapi Dikenakan Biaya Jambong
Kegiatan Sosialisasi KPU Kota Malang bersama stakeholder terkait, yang dihadiri BP2D Kota Malang, beberapa waktu lalu

Memontum Kota Malang — Masa kampanye menjadi salah satu tahapan yang dilalui jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 bulan Juni mendatang. Tak heran bila masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Malang berlomba-lomba mengenalkan jagoan mereka, umumnya melalui media reklame, baik itu berupa banner, spanduk hingga baliho.

Namun patut diingat, meski dikecualikan sebagai objek pajak reklame, mereka tetap dikenakan biaya jaminan bongkar (jambong).

“Pemasang reklame dari Partai Politik tetap diharuskan mengajukan permohonan ke BP2D untuk ditetapkan SKPD (surat ketetapan pajak daerah–red) atas pajak reklamenya. Itu sebagai dasar perhitungan besaran jumlah jambong yang harus dibayarkan,” ungkap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Hal ini menindaklanjuti hasil rapat Desk Pilkada, 22 Januari lalu, yangmana membahas teknis terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi (APS) di masa kampanye Pilkada 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 31 ayat (3) huruf e, menyebutkan bahwa: Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, adalah reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, TNI/Polri dan Partai Politik dengan tidak mencantumkan sponsor produk komersial.

Selanjutnya, sesuai dengan Perwal Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perwal Kota Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa: Reklame yang menurut ketentuan tidak dikenakan Pajak Reklame, tetap diharuskan membayar uang jaminan bongkar sesuai dengan objek reklame yang dipasang.

“Jadi dalam tahapan kampanye ini, semua paslon dalam rangka pemasangan alat peraga harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Malang. Salah satu klausulnya, yakni wajib menitipkan uang jaminan bongkar,” jelas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Ashari Husen.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional