Connect with us

Blitar

Pertengahan 2018, PBB P2 di Kabupaten Blitar Capai 32,64 Persen

Diterbitkan

||

Pertengahan 2018, PBB P2 di Kabupaten Blitar Capai 32,64 Persen

Memontum Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah terus melakukan evaluasi terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2). Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemkab Blitar agar realisasi PBB P2 sesuai yang ditargetkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Ismuni mengatakan, sampai dengan pertengahan tahun 2018 realisasi PBB P2 di Kabupaten Blitar sudah mencapai 32,64 persen atau sekitar Rp 10,59 miliar dari baku ketetapan senilai Rp 32,64 miliar. Ismuni menjelaskan, dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, ada kecamatan yang realisasinya mencapai 100 persen.

“Sampai pertengahan tahun 2018 ini realisasi PBB P2 mencapai 32,64 persen. Untuk Kecamatan Bakung dan Panggungrejo sangat bagus karena realisasi PBBP2nya sudah mencapai 100 persen”, kata Ismuni, Rabu (11/07/2018).

Lebih lanjut Ismuni menyampaikan, sedangkan kecamatan yang lainnya realisasi PBB P2nya masih mencapai 14 sampai 54 persen. Namun menurut Ismuni, jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, realisasi PBB P2 di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan sekitar 7 persen.

“Kalau tahun lalu pada periode yang sama, realisasi PBB P2 kita masih mencapai 25 persen dari baku ketetapan senilai Rp 28 miliar. Jadi ada peningkatan sekitar 7 persen,” tandasnya.

Ismuni menambahkan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah desa dan kecamatan untuk memantau pembayaran PBB P2, agar sebelum masa jatuh tempo realisasinya bisa mencapai target yang sudah ditentukan. (fzi/yan)

Blitar

125 Rumah di Kecamatan Panggungrejo Blitar Dapat Bantuan RTLH dari Bank Dunia

Diterbitkan

||

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar, Agus Santoso

Memontum Blitar – Menjelang akhir tahun 2019 ini Kabupaten Blitar mendapat bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan senilai Rp 2.187.500.000 ini berasal dari Bank Dunia untuk 125 unit rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar, Agus Santoso mengatakan, sebanyak 125 unit rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan pembangunan itu berada di Kecamatan Panggungrejo. Seperti di Desa Panggungrejo, Kaligambir, Serang, Kalitengah, Sumbersih, dan lain-lain.

“Program bantuan dari bank dunia bernama National Housing Affordable Program (NHAF). Nah, sasarannya sudah ditentukan oleh pihak bank dunia. Kita tinggal memfasilitasi dan mengawasi,” kata Agus Santoso.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, masing-masing rumah mendapat bantuan Rp 17,5 juta. Adapun rincian penggunaannya sama seperti bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah, yakni senilai Rp 2,5 juta diberikan kepada tukang bangunan, sisanya Rp 15 juta dibelikan material bahan bangunan.

“Secara umum semuanya sama dengan bantuan yang kita berikan, baik rincian penggunaan anggarannya maupun proses pencairannya,” ujarnya.

Agus menambahkan, pembangunan RTLH bantuan dari Bank Dunia ini harus selesai tahun ini. Rencananya, bulan ini akan dimulai dengan melakukan verififasi lapangan.

“Kalau untuk pemdamping juga sudah dilatih di Lamongan beberala waktu lalu,” pungkas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Pertengahan Desember, Dua Pembangunan Jalan di Kota Blitar Harus Selesai

Diterbitkan

||

Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar, Joko Pratomo

Memontum Blitar – Dua pembangunan jalan di Kota Blitar tahun 2019 ini masuk kategori proyek besar, yakni di jalan Halmahera dan jalan Maluku. Pembangunan dua jalan itu baru dimulai awal Agustus lalu. Ditargetkan, pertengahan Desember 2019 pembangunan sudah selesai. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar, Joko Pratomo.

“Dua proyek pembangunan di jalan Maluku dan jalan Halmahera sudah mulai dikerjakan. Sesuai kontrak, pertengahan Desember nanti harus selesai,” kata Joko Pratomo, Kamis (5/9/2019).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, dua proyek pembangunan itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, masing-masing digelontor sekitar Rp 5 miliar. Menurutnya, dengan gelontoran anggaran yang cukup besar itu memang dimaksudkan agar pembangunan bisa maksimal.

“Pembangunan jalan ini kita lakukan tidak setengah-setengah. Dilokasi kita gali, kemudian dicor, baru dilapisi hot mix. Karena kita melihat jalur itu saat ini banyak digunakan pengguna jalan,” ujarnya.

Joko mengaku pembangunan sedikit molor. Namun kendalanya bukan karena teknis, melainkan sosial masyarakat. Dimana perlu adanya sosialisasi maupun koordinasi dengan masyarakat terkait waktu pembangunan. Mengingat banyak kegiatan dilakukan masyarakat karena bertepatan dengan bulan Agustus.

“Kita juga koordinasi dengan masyarakat, kan ada buka tutup jalan disana. Jadi agar lalu lintas berjalan lancar, kita harus berkomunikasi dengan semua pihak,” pungkasnya. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Jumlah PMI Asal Kabupaten Blitar Meningkat

Diterbitkan

||

Kasi Penempatan dan Perlindungan Kerja Luar Negeri Disnaker Kabupaten Blitar, Jarun

Memontum Blitar – Minat masyarakat Kabupaten Blitar bekerja ke luar negeri ternyata masih tinggi. Ini terbukti, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar, jumlah TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar meningkat dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Kasi Penempatan dan Perlindungan Kerja Luar Negeri Disnaker Kabupaten Blitar, Jarun mengatakan, data jumlah PMI hingga 5 September 2019 mencapai 3.179 orang. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 pada periode yang sama hanya 2018 3.059 orang.

“Peningkatan sekitar 120 orang. Kalau jumlah keseluruhan selama tahun 2018 lalu ada 3.552 orang. Dari jumlah PMI rata-rata masih banyak yang bekerja di tenaga informal seperti ibu rumah tangga dan lain-lain,” kata Jarun, Kamis (05/09/2019).

Lebih lanjut Jarun menjelaskan, tujuan PMI asal Kabupaten Blitar mayoritas ke Hongkong, kemudian Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sementara untuk PMI yang berangkat kebanyakan dari Kecamatan Ponggok dan Gandusari. Diprediksi jumlah PMI asap Kabupaten Blitar selama tahun 2019 ini akan bertambah.

“Meski banyak PMI, kita pastikan yang ilegal tidak ada. Karena kita sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pendataan di aplikasi. Selain itu, PMI juga harus minta rekom ke Dinas jika mau berangkat. Jadi jika tidak ada rekom pastinya Pemerintah Desa juga tidak memberikan rekom,” jelasnya.

Jarun menambahkan, ada beberapa penyebab peningkatan jumlah PMI. Diantaranya banyak job order dari PT, dimana dulu kuota didaerah dibatasi, tetapi sekarang PT bisa merekrut dari daerah mana saja sepanjang job masih ada. Karena kuota yang menentukan Provinsi.

“Minimnya lapangan kerja juga berpengaruh. Apalagi di Kabupaten Blitar sektor pertanian kurang diminati,” pungkasnya. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending