Connect with us

Trenggalek

Pansus DPRD Trenggalek Godok Tatib Baru

Diterbitkan

||

Pansus DPRD Trenggalek Godok Tatib Baru

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Trenggalek tengah menyiapkan tata tertib baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Berdasarkan PP tersebut, panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Trenggalek untuk menggodok tata tertib baru yang mengatur tugas dan wewenang anggota dewan.

Dengan begitu, tatib yang baru ini nantinya akan ada beberapa penguatan terhadap peran anggota DPRD. Mengacu pada PP nomor 12 tahun 2018 ini, beberapa poin yang menonjol dari tatib anggota dewan terbaru diantaranya evaluasi APBD dalam hal ini adalah pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

“Yang menjadi fokus pembuatan tata tertib dewan baru adalah terkait evaluasi APBD adalah pembahasan Badan Anggaran. Tidak hanya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saja, melainkan harus dengan kepala daerah, ” terang Ketua Pansus DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi, Sabtu (21/7/2018).

Diakui Pranoto, pada dasarnya DPRD dan bupati merupakan mitra sejajar. Sedangkan untuk pembahasan produk hukum DPRD, akan lebih dipersingkat dan tidak harus melewati pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah tetapi langsung dibentuk pansus.

Selain itu, dalam pembuatan Peraturan Daerah, mekanismenya tetap harus melewati pandangan fraksi. Sedangkan masa kerja Rancangan Peraturan Daerah paling lama adalah satu tahun.

“Penyusunan tata tertib baru ini disusun berdasarkan regulasi baru yaitu PP 12 Tahun 2018 yang secara resmi menggantikan PP 16 Tahun 2010, tentang penyusunan tatib terkait tugas dan fungsi anggota dewan, ” imbuhnya.

Masih terang politisi PDI Perjuangan ini, beberapa poin yang menonjol dari tata tertib terbaru ini yakni terkait hari kerja anggota DPRD. Pasalnya hari kerja DPRD nantinya tidak hanya pada hari kerja kalender saja, akan tetapi di hari libur dewan juga bisa melakukan rapat – rapat, banggar ataupun banmus.

“Kami semua berharap, kedepan kinerja anggota dewan akan lebih cepat dan tidak tergantung dengan kalender hari kerja, ” pungkas Pranoto. (mil/yan)

Pemerintahan

4 Unsur Pimpinan Dewan Trenggalek Resmi Dilantik, AKD Mulai Dibentuk

Diterbitkan

||

4 Unsur Pimpinan Dewan Trenggalek Resmi Dilantik, AKD Mulai Dibentuk

Memontum Trenggalek – Pasca pengajuan usulan mendapatkan restu dari Gubernur Jawa Timur, 4 unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek periode 2019 – 2024 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Keempat unsur pimpinan tersebut yakni Ketua DPRD dan 3 lainnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam menegaskan bahwa pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah menjadi prioritas utama dewan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat juga akan dibentuk komisi – komisi demi tugas – tugas lembaga dewan bisa berjalan.

Rapat Paripurna pelantikan 4 unsur pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek. (ist)

Rapat Paripurna pelantikan 4 unsur pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek. (ist)

“Mengingat agenda yang sangat padat, maka selanjutnya kita maraton setelah paripurna perdana akan segera dilanjut membentuk AKD. Dan sebagai pimpinan, kita harus memfasilitasi hal tersebut, supaya tugas – tugas DPRD bisa berjalan, ” ucap Samsul saat dikonfirmasi Memontum.com, Sabtu (28/09/2019) pagi.

Ia mengatakan, mulai besok anggota DPRD Kabupaten Trenggalek akan melanjutkan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk penetapan rencana kerja DPRD tahun 2020.

Pimpinan – pimpinan komisi harus ditetapkan terlebih dahulu, mengingat tugas anggota dewan akan lebih berat dalam menghadapi APBD tahun 2020 mendatang. Juga ada tugas yang masih menunggu terkait dengan pengisian kekosongan Wakil Bupati juga menjadi pekerjaan dewan yang baru.

Politisi Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pembentukan AKD ini dipastikan akan segera rampung dalam waktu dekat.

“Kemungkinan pembentukan AKD tidak akan sampai satu bulan, kalau tidak ada halangan satu hari bisa terbentuk, ” imbuhnya.

Lebih lanjut mengenai pola pembentukan AKD, Samsul memastikan jika hal itu bergantung dari kesepakatan bersama. Tentunya dalam pembagian posisi AKD di lembaga DPRD Trenggalek menggunakan sistem kesepakatan bersama.

“Secara informal kita fasilitas ketua fraksi untuk kompromi biar susananya integritas, demi terwujudnya pembangunan Trenggalek menjadi lebih baik lagi bisa terlaksana, ” kata Samsul.

Diketahui, pembentukan AKD ini dilakukan DPRD Kabupaten Trenggalek pasca ditetapkannya 4 unsur pimpinan definitif periode 2019 – 2024. Berdasarkan keputusan rapat Paripurna, pembentukan AKD diantaranya adalah Ketua Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) dijabat oleh Samsul Anam, Ketua BK dijabat oleh Nurwahyudi, Ketua Bapemperda dijabat oleh Alwi Burhanuddin.

Sedangkan untuk ketua masing – masing komisi adalah Komisi 1 dijabat oleh Mohammad Husni Tahir Hamid, Ketua Komisi 2 dijabat oleh Pranoto, Ketua Komisi 3 dijabat oleh Sukarudin dan Ketua Komisi 4 dijabat oleh Mugiyanto. (mil/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kemarau Panjang, 14 Kecamatan Di Trenggalek Kekeringan

Diterbitkan

||

Proses pendistribusian air bersih ke daerah terdampak kekeringan di Trenggalek. (ist)

Memontum Trenggalek – Musim kemarau panjang, 14 Kecamatan di kota berjuluk Keripik Tempe terdampak kekeringan. Dari data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, sebanyak 46 Desa di 14 kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Seperti yang diketahui, bencana kekeringan ini merupakan rutinitas tahunan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. Setiap musim kemarau tiba, dapat dipastikan beberapa desa di Kabupaten Trenggalek mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Joko Rusianto, melalui Kepala Bidang (Kabid) Logistik Rehabilitasi dan Rekonstruksi (LRL) BPBD Kabupaten Trenggalek, Ahmad Budiyanto mengatakan selama musim kemarau panjang, permintaan pengiriman air bersih selalu terjadi.

“Saat dipastikan selama musim kemarau panjang beberapa Desa di Kabupaten Trenggalek akan mengajukan permintaan pengiriman air bersih. Dia hal ini akan berlanjut sampai puncak musim kekeringan berakhir, ” ucap Budi sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/09/2019) siang.

Dikatakan Budi, sejak tahun 2013 lalu, baru tahun 2019 ini Kabupaten Trenggalek mengalami kekeringan di seluruh Kecamatan. Terkait kebutuhan air bersih, BPBD Kabupaten Trenggalek semaksimal mungkin untuk pemenuhannya.

Namun pihaknya menghimbau kepada warga yang terdampak kekeringan, agar bantuan air bersih yang diberikan digunakan seefisien mungkin. Karena apapun yang terjadi pemenuhan air bersih tidak akan bisa maksimal seperti saat musim hujan.

“Bantuan air bersih ini bisa digunakan untuk memasak, mandi ataupun yang lainnya. Dan sesuai prediksi puncak kemarau tahun ini akan berakhir Bukan November mendatang, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, selama musim kekeringan, BPBD Kabupaten Trenggalek dan berbagai pihak lain sudah mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah terdampak kekeringan.

Sedangkan untuk proses pendistribusian air bersih ini, BPBD Kabupaten Trenggalek menggunakan air bersih sesuai standar dari PDAM.

“Kita sudah bekerjasama dengan pihak PDAM terkait air bersih yang akan didistribusikan. Dan kita juga tidak serta merta langsung melakukan pengiriman air bersih sebelum ada surat pengantar dari Desa dan diketahui Camat. Itupun kita juga harus melakukan pengecekan dilapangan, ” tegas Budi.

Dalam setiap harinya, masing – masing tangki bisa sampai 3-4 kali pengiriman air bersih. Tergantung dari lokasi yang akan dikirim. Jika jaraknya cukup jauh, hanya bisa 2 kali pengiriman saja dalam sehari.

Mulai saat ini, pihak BPBD Kabupaten Trenggalek mengambil air bersih dari PDAM yang ada di Kecamatan Durenan. Mengingat PDAM yang ada di Kecamatan Kota mengalami penurunan debit air.

“Artinya tidak mengganggu untuk kebutuhan air bersih pelanggan, ” katanya.

Disinggung terkait anggaran yang dikeluarkan untuk mencukupi permintaan air bersih kepada warga terdampak kekeringan, BPBD Kabupaten Trenggalek mengaku masih mencukupi.

“Dikatakan lebih tidak, tetapi mencukupi. Kalau pun memang nanti masih memerlukan anggaran lebih, akan di back up dari dana Biaya Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Trenggalek, ” pungkas Budi. (mil/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Tingkatkan Anggaran 2 Kali Lipat, Pemkab Trenggalek Kembangkan RTH

Diterbitkan

||

Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek

Memontum Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek gencar melakukan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meski harus terkendala anggaran yang masih terbatas, hingga menyebabkan 30 persen wilayah Trenggalek belum bisa dioptimalkan, namun Pemkab Trenggalek akan berinovasi demi mewujudkan pembangunan RTH yang lebih baik.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Trenggalek Muyono Piranata
melalui Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan dan Kebersihan PKPLH Suprihadi mengatakan, bahwa dana dari APBD tidak semua digunakan untuk pengembangan RTH, karena anggaran itu juga diperlukan untuk pengembangan sektor yang lainnya.

“Pengembangan RTH masih dalam progres meski dikit demi sedikit, mengingat dana dari APBD perlu dibagi untuk hal lainnya, ” ucapnya, Rabu (25/09/2019).

Selain itu ia mengatakan, pembangunan RTH yang sampai saat ini mencapai 30 persen ini dibagi menjadi 2 yakni 20 persen untuk pengembangan 10 persen lainnya untuk area perdarahan. Meski begitu, dana yang tidak sedikit dari APBD ini, tentu tidak hanya untuk pengembangan RTH saja, tapi juga untuk pengembangan sektor lainnya.

“Dibandingkan tahun 2018 lalu, anggaran untuk pengembangan RTH baik 2 kali lipat. Dari jumlah anggaran 10 Miliar, ” imbuh Suprihadi.

Anggaran tersebut, lanjut Suprihadi, mulai terserap untuk pembangunan beberapa RTH di wilayah kota Trenggalek. Seperti di pembangunan pagar alun – alun maupun perbaikan Green Park (Taman Kota). Menurutnya, pengembangan alun – alun memerlukan anggaran yang cukup besar.

Besaran anggaran 10 Miliar untuk pembangunan dinding aloon-aloon, green park, dan lainnya. Sedangkan untuk renovasi RTH green park itu sekitar Rp 200 juta.

Dalam proses pembangunan RTH sifatnya saling dukung-mendukung antarpemerintah kabupaten maupun pemerintah desa (pemdes).

“Pemdes punya otonomi daerah sendiri untuk membangun RTH di desanya. Pembangunan itu bisa diambil dari dana desa (DD). Sedangkan Pemkab tetap memberikan dukungan untuk pengembangan RTH, ” pungkasnya. (mil/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending