Connect with us

Situbondo

Banawa Nusantara XI Siap Bawa Wisatawan Keliling Laut Situbondo

Diterbitkan

||

Banawa Nusantara XI Siap Bawa Wisatawan Keliling Laut Situbondo

Memontum Situbondo – Mulai saat ini wisawatan yang datang ke Situbondo bisa menikmati luasnya pantai Situbondo melalui tengah laut. Itu setelah kapal semi pesiar bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diresmikan Bupati H.Dadang Wigiarto,SH. Senin (17/9/2018). Ialah KM Banawa Nusantara XI yang bersedia membawa anda keliling laut Situbondo. Bisa melihat-lihat keindahan pantai Tampora di Kecamatan Sumbermalang, sampai menikmati bibir pantai Bama di Kecamatan Banyuputih.

Peresmiannya bersamaan dengan peringatan hari perhubungan nasional (harhubnas) yang dipusatkan di Pantai Kalbut, pagi kemarin. Bupati H.Dadang dan Wabup Ir H Yoyok Mulyadi,M.Si bersama beberapa Kepala SKPD bahkan sempat mencoba menaiki kapal berkapasitas 50 penumpang itu. Usai memimpin upacara Harhubnas kemarin, bupati H.Dadang mengatakan, Kabupaten Situbondo saat ini sedang gencar-gencarnya mengembangkan dunia parwisata. Tahun 2019 nanti, pemerintah berani mencanangkan sebagai tahun kunjungan wisata.

Kata dia, adanya bantauan kapal semi pesiar dari Kemenhub itu menjadi nilai tarik sendiri bagi para pengunjung. Karena itu, dia berpesan kepada jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Situbondo untuk merawat dan menjaganya dengan sebaik-baiknya, serta memanfaatkan untuk kepentingan kemajuan wisata.

Bupati H.Dadang mengatakan, peran Dishub sangat vital untuk mendukung suksesnya tahun kunjungan wisata 2019. Dengan garis pantai yang sangat panjang, tentu Dishub melalui transportasi lautnya memiliki daya tarik tersendiri. “Lebih ramah dalam penyambutan agar wisatawan betah di Situbondo,” harapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Drs.Tulus Prijatmadji, menambahkan, KM Banawa Nusantara XI akan dimanfaatkan untuk kepentingan wisata laut. Dia mengatakan, pengunjung bisa menyewakannya untuk keliling laut Situbondo. “Ini bentuk partisipasi kami dalam menyongsong tahun kunjungan wisata,” katanya.

Tulus menerangkan, pada akhir tahun nanti, akan ditambah dengan speed boat yang merupakan bantuan dari Kemenhub. Kapasitasnya 20 orang. “Kita yang mengusulkan ke kementerian, dan tidak semua daerah mendapatkan bantuan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Tulus mengaku, dalam peringatan Harhubnas 2018, Dishub menggelar beberapa kegiatan. Di antaranya, senam di arena car free day (CFD), pembagain doorprize, serta uji emisi asap gratis. Puncaknya adalah upacara yang dilaksanakan di Pantai Kalbut. Kemarin, Bupati H Dadang juga menyerahkan secara simbolis kendaraan untuk koperasi kelompok masyarakat. Di antaranya ada truk, pikap, dan minibus. (im/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Ipal RPH Baru Sebarkan Bau Busuk, Disnakwan Akui Salah Elevasi

Diterbitkan

||

oleh

LIMBAH RPH: Warga saat menunjuk asal bau busuk aliran limbah RPH di Desa Sumberkolak Panarukan. (im)

Memontum Situbondo – Diduga karena tidak berfungsi secara maksimal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Situbondo menyebarkan bau busuk yang sangat menyengat.

Akibatnya, puluhan warga sekitar dan para pengendara kendaraan bermotor yang melintas, mengeluhkan aroma bau busuk yang berasal dari tempat RPH berlokasi di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo itu.

“Katanya sudah dibuatkan IPAL dengan anggaran APBD 2018 sebesar Rp 196 juta lebih. Tapi kok masih mengeluarkan bau busuk. Terus fungsi IPAL itu untuk apa,” kata Kacong (21), warga sekitar Desa Sumberkolak, Kamis (12/9/2019) siang.

Menurutnya, jika IPAL di RPH Sumberkolak itu memang sudah berfungsi sebagaimana mestinya, pihaknya yakin tidak ada bau busuk yang menyengat.

Selain itu, limbah yang sudah masuk setelah diproses di IPAL yang tersedia juga akan menghasilkan semacam biogas.

“Biasanya setelah keluar dari IPAL itu sudah menjadi air bersih dan tidak berbau, serta menghasilkan biogas. Namun, justru ini mengeluarkan bau busuk sangat menyengat sekali,” beber Kacong.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakwan) Kabupaten Situbondo, Udin Riwansia mengatakan, bau menyengat yang menyerang dan dikeluhkan warga itu karena IPAL yang baru saja selesai dibangun itu salah ukuran.

Selain itu, elevasinya juga salah. Sehingga tidak mampu menampung limbah dari sejumlah sapi yang dipotong setiap hari.

“Jangankan 10 sampai 15 ekor sapi yang dipotong setiap harinya, satu ekor saja sudah susah dan limbahnya meluap. Untuk mengurangi aroma bau busuk kami masih cari solusinya,” ujar Udin. (im/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Sertifikat Tanah Dilewati Tol Tidak Bisa Berubah Nama

Diterbitkan

||

oleh

DITUNJUKKAN: Patok Tol warna kuning yang terpasang di sawah milik Djuhari warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. (im)

Memontum Situbondo – Sistem pembebasan lahan yang dilewati tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) sangat menguntungkan masyarakat pemilik tanah. Kecil kemungkinan mereka menjadi korban penipuan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Wakil Bupati Situbondo, Ir H Yoyok Mulyadi M Si mengatakan, setelah penetapan lokasi (penlok), Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung mengunci sertipikat pemilik lahan. Karena itu, ketika dibeli oleh orang lain sekalipun, nama di sertipikat tidak akan berubah lagi.

Wabup Situbondo, Ir H Yoyok Mulyadi M Si. (im)

Wabup Situbondo, Ir H Yoyok Mulyadi M Si. (im)

“Yang beli akan mikir jika sudah penlok. Karena apa? Namanya sudah bukan yang beli. Tapi pemilik lama,” terangnya.

H Yoyok menjelaskan, penguncian nama oleh BPN dilakukan beberapa saat setelah penlok turun dari gubernur. Karena itu mau diurus bagaimanapun, nama pemilik sertipikat tidak mungkin berubah.

“Proses perubahan sertipikat tidak mungkin terjadi karena yang ngunci BPN. Jadi, tidak ada spekulan di situ,” kata Wabup H Yoyok, Senin (9/9/2019) siang.

Dalam penetapan lokasi, sekaligus telah ditetapkan dengan nama-nama pemilik lahan. Nama itulah yang tertera menjadi pemilik rekening. Sehingga ketika ada pembayaran, secara otomatis uangnya masuk ke pemilik tanah yang lama.

“Jadi, percuma kalau mau beli setelah penetapan lokasi,” imbuh Wabup H Yoyok.

Kata dia, dalam setiap pembayaran, tidak ada yang tunai. Semuanya ditransfer melalui ke rekening masing-masing. Menurut H Yoyok, ini menutup peluang tindakan penipuan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan.

“Sistemnya cukup bagus,” katanya.

Saat ini, tahapan konsultasi publik pembebasan lahan probowangi seksi 2 wilayah Situbondo di 14 Kecamatan sudah selesai. H Yoyok memperkirakan, sekitar dua pekan lagi, penlok turun dari Gubernur Jatim. Sehingga bisa dilanjutkan ke tahap pembebasan lahan.

Seperti yang diketahui, trase tol probowangi wilayah Situbondo melewati 14 kecamatan dan 46 desa. Yaitu mulai dari Desa/Kecamatan Banyuglugur di wilayah barat, hingga Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih di ujung timur.

Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, total luas lahan tol yang dibutuhkan di Kabupaten Situbondo mencapai 1.071 hektare atau 10 juta meter persegi.

Di wilayah barat, trase tol melewati Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit dan Panarukan. Kemudian wilayah tengah melintasi Kecamatan Kota, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar. Trase terakhir Kecamatan Asembagus dan Banyuputih.

Di sepanjang trase tersebut, terdapat empat exit tol atau pintu keluar. Yaitu di Kecamatan Besuki, sekitar jalan raya Pasir Putih, Kecamatan Panji, serta di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa. Adanya exit tol di Kecamatan Arjasa akan mempermudah akses menuju wisata Kawah Ijen. (im/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Situbondo Pasang Badan Demi Warga Merak

Diterbitkan

||

oleh

CARI SOLUSI: Pertemuan pembahasan tentang legalitas warga Dusun Merak oleh pihak-pihak terkait, kemarin (im)

Memontum Situbondo – Warga Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo tidak sepenuhnya bisa menguasai tempat tinggalnya. Jangankan punya hak milik, mereka kapan saja bisa diusir jika diminta oleh Taman Nasional (TN) Baluran.

Karena itu, pemerintah daerah akan pasang badan untuk kelangsungan hidup ratusan warga yang tinggal di Dusun Merak. Bupati H Dadang Wigiarto mengatakan, pemerintah daerah bersama TN Baluran akan membuat kesepakatan kerja sama agar warga tetap menempati kawasan konservasi tersebut.

BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT: Bupati H Dadang Wigiarto SH menyampaikan harapan-harapannya terkait nasib warga Dusun Merak. (im)

BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT: Bupati H Dadang Wigiarto SH menyampaikan harapan-harapannya terkait nasib warga Dusun Merak. (im)

H Dadang mengatakan, permasalahan ini belum ada penyelesaian selama puluhan tahun. Jika tetap tidak ada solusi, akan menjadi bom waktu yang membahayakan. Jumlah penduduk pasti terus bertambah.

“Senyampang punya kesepahaman, mari kita cari jalan tengah, ” katanya.

Saat ini, untuk legalitas permukiman yang ditempati warga, pemerintah daerah kewenangannya terbatas. Kawasan tersebut sepenuhnya dalam penguasaan pihak TN Baluran.

“Karena itu, kita harus membuat kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Yang terpenting, kenyamanan untuk warga, ” ujar Bupati H Dadang Wigiarto SH, Kamis (05/9/2019) siang.

Pemerintah menginginkan, Dusun Merak tetap bisa ditinggali warga tanpa terusik sedikitpun. Sehingga mereka memiliki hak selama-lamanya.

“Jangan sampai mereka tidak nyaman. Inilah yang perlu kita kerja sama dengan pihak TN Baluran, ” katanya.

Bupati yang sudah menjabat dua periode itu menambahkan, saat ini status warga hanya numpang sementara di kawasan milik TN Baluran. Dampaknya tidak hanya soal tempat tinggal mereka. Tetapi berefek kepada pengembangan kawasan tersebut oleh pemerintah daerah.

H Dadang menyampaikan, Pemkab Situbondo tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada warga di Dusun Merak. Akses penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan misalnya, tidak bisa dibangun.

“Mau membangun pusat kesehatan dengan menggunakan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau menjadikan sekolah layak dengan APBD, kita tidak bisa. Kecuali ada MoU dengan TN Baluran. Inilah yang sedang kita jajaki, ” terangnya.

Tentu, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut. Tetapi, pemerintah daerah juga tidak menginginkan, keberadaan warga di Dusun Merak akan merusak kawasan konservasi.

“Untuk melindungi kawasan konservasi, kami ingin agar ada batas yang jelas. Diberikan pembatas, ” harap H Dadang.

Kepala Balai TN Baluran, Bambang Sugiantoro menerangkan, pihaknya mendukung harapan pemerintah daerah. Dia juga menegaskan, TN Baluran tidak mungkin mengusik warga yang sudah puluhan tahun bermukim di Dusun Merak.

Tetapi, warga juga punya kewajiban. Dia berharap agar masyarakat membantu menjaga kawasan konservasi TN Baluran. Seperti ikut melindungi satwa.

“Aelama ini, masyarakat memang sudah banyak membantu. Tidak ada yang sampai merusak, ” kata Bambang. (im/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending