Pemerintahan

POLITEKNIK NEGERI MALANG
lenjag

Kunker Seluruh Komisi DPRD, Beberkan Hasil Positif bagi Masyarakat Lamongan

  • Minggu, 23 September 2018 | 20:56
  • / 12 Muharram 1440
  • Dibaca : 61 kali
Kunker Seluruh Komisi DPRD, Beberkan Hasil Positif bagi Masyarakat Lamongan
Ketua Komisi A DPRD Lamongan Hj. Ning Darwati, memberikan cinderamata kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Balikpapan, Susarno

Memontum Lamongan – Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan diberbagai sektor terus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan agar menjadi lebih baik lagi dalam berbagai bidang.

Bahkan semua upaya terus digalakkan oleh semua Komisi di DPRD Lamongan mulai dari Komisi A, Komis B, Komis C hingga Komisi D DPRD Lamongan dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah lain.

 

Komisi A Adakan Koordinasi Terkait Penertiban Umum Di Balikpapan

Di bulan ini, Komisi A DPRD Lamongan melakukan kunker ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). (7/9/2018). Dalam kunjungannya ke Kota Balikpapan ini, Komisi A DPRD Lamongan melaksanakan koordinasi ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ). Dengan dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Hj. Ning Darwati, rombongan Komisi A diterima langusng oleh, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Balikpapan, Susarno.

“Koordinasi yang kami lakukan ini terkait perda penertiban umum,“ kata ketua Komisi A, Hj. Ning Darwati saat malaksanakan kunjungan.

Di sisi lain, Susarno menerangkan untuk mempermudah pembinaan, pihaknya melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Balikpapan. Menurutnya, ada beberapa ruang lingkup ketertiban umum di Kota Balikpapan.

Ruang lingkup ketertiban umum tersebut diantaranya, tertib bangunan menjaga ketertiban umum dan tidak boleh mendirikan bangunan di fasilitas umum, tertib fasilitas umum dilarang menghambat jalan lalu lintas tanpa ijin, tertib lingkungan setiap orang wajib menyediakan tempat sampah di pekarangan, memelihara trotoar atau selokan, tertip usaha (Siup) pelarangan melakukan kegiatan usaha tanpa ijin, tertib sosial pelanggaran mengunakan jasa PSK bagi setiap orang dan akan adanya sangsi bagi bangunan yang diduga tempat prostitusi.

Dengan adanya penjelasan tersebut, Ning Darwati berharap koordinasi tersebut bisa diterapkan ke Pemkab Lamongan untuk kedepannya.

“Hasil koordinasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk masukan dan informasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan,” ucapnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional