Connect with us

Kabupaten Malang

Warga Sananrejo Turen Ngotot Bongkar Tower, Hearing Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang Buntu

Diterbitkan

||

Warga Sananrejo Turen Ngotot Bongkar Tower, Hearing Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang Buntu
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Memontum Malang – Hearing lanjutan jajaran komisi 1 DPRD Kabupaten Malang bersama puluhan warga Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang Senin (29/10/2018)siang tadi ternyata tidak menuai solusi alias buntu. Dalam hearing yang dihadiri Muspika Turen dikantor desa setempat ini sebagai lanjutan buntut persoalan penolakan keberadaan tower operator milik Telkomsel setinggi 70 meter yang berdiri di wilayah tersebut sejak tahun 2008 silam.

Warga Sananrejo bersikukuh menolak keberadaan tower, karena dianggap punya potensi membahayakan keselamatan warga yang rumahnya berdekatan dengan tower. Berbagai dampak negatif diakui menjadi alasan warga menolak keberadaan tower tersebut.”Sudah berlangsung 10 tahun. Warga merasa khawatir dengan adanya tower karena faktor keamanan dan dianggap membahayakan lingkungan sekitar. Tv warga sering rusak. Radius tower dengan rumah warga begitu dekat jika ada petir dikhawatirkan memantul dan membahayakan warga,” ungkap Mario Indra salah satu perwakilan warga Desa Sananrejo sebelum jalannya mediasi.

Suasana hearing tampak berjalan alot, warga berpendapat bahwa pemberian izin tower tanpa mengundang warga untuk duduk bersama.”Warga mempertanyakan kenapa tiba-tiba sudah diberi izin mengenai tower tersebut tanpa mengajak warga berdiskusi. Kala itu kepala desa tidak mengaku tidak memberi izin. Makanya sudah setahun ini sejak akhir tahun lalu warga memperjuangkan haknya dengan mengadu ke komisi 1 DPRD Kabupaten Malang,” ungkap Markotib perwakilan warga Sananrejo dalam orasinya di hadapan ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto Senin (29/10/2018)siang tadi.

Sementara,ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan pihaknya adalah sebagai mediator dalam permasalahan ini dan tidak bisa memutuskan secara sepihak perihal permasalahan ini.

“Pemerintah melakukan kemudahan berinvestasi kepada investor. Pemkab juga butuh pajak, nah perusahaan juga butuh berinvestasi, kalau ini diputus sepihak (diturunkannya tower) dampak putusnya sarana telekomunikasi di sekitar Sananrejo Turen bisa jadi masalah juga,” ujar Didik Gatot Subroto kepada warga.

Disinggung terkait penyelesaian permasalahan ini, Didik menyarankan warga jika memiliki bukti kuat untuk kepentingan penolakan adanya tower dan permasalahan perizinan, perwakilan warga Desa Sananrejo bisa melakukan gugatan kepada Dinas Perizinan Kabupaten Malang untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Advertisement

Trending