Connect with us

Pamekasan

Jelang Pemilu 2019, Ribuan e-KTP Invalid Dimusnahkan

Diterbitkan

||

Jelang Pemilu 2019, Ribuan e-KTP Invalid Dimusnahkan

Memontum Pamekasan – Jelang Pemilu 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melakukan pemusnahan terhadap ribuan keping KTP elektronik (e-KTP) invalid atau sudah tak terpakai karena rusak. Pemusnahan 8.764 KTP El invalid yang terhitung sejak tahun 2011-2018 itu dilakukan di depan Kantor Mall Pelayanan Publik (MPP), tepatnya didepan Gedung Islamic Center Kabupaten Pamekasan, Rabu (19/12/2018).
Pembakaran tersebut dipimpin oleh Bupati Baddrut yang didampingi Wabup Raja’e disaksikan oleh Kasatreskrim Polres Pamekasan, Kepala Dispendukcapil dan seluruh jajaran Forpimda Pamekasan.

Herman Kusnadi, Kepala Dispendukcapil Pamekasan menuturkan, pembakaran tersebut dilakukan karena banyaknya KTP invalid. Seperti perubahan elemen data pindah alamat, status kawin dan sebagainya. “Itu sesuai dengan instruksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 13 Desember 2018. Edaran tersebut dikeluarkan karena banyaknya KTP yang tercecer dimana-mana, sehingga dikaitkan dengan politik,” tegas Herman sebelum dibakarnya ribuan KTP El tersebut.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan, pembakaran KTP invalid yang dilakukan Dispendukcapil bersama pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan perintah Kemendagri RI.

“Ini ikhtiar kita semua untuk memberikan kepastian, bahwa KTP invalid itu bisa di musnahkan. Sekitar 8.000 KTP yang kita bakar saat ini. Disaksikan oleh kita semua dan untuk KTP yang invalid ini sejak 2011 – 2018,” pungkasnya. (edo/yan)

Pamekasan

Hadir Istighosah, Bupati Akan Launching Beasiswa Tahfidz

Diterbitkan

||

Hadir Istighosah, Bupati Akan Launching Beasiswa Tahfidz

Memontum Pamekasan – Menuju Pamekasan Hebat Rajjhâ Bhâjrhâ tor Parjhughá Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan hadiri Istighosah & Silaturrahim di Lapangan Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, Kamis (27/12/2018)

Usai Istighasah Bupati Pamekasan (Baddrut Tamam) tahun 2019 akan lounching Beasiswa untuk hafidz hafidzah di Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam.

“Mendorong Putra Putri Pamekasan sebegai generasi yang tidak akan kalah saing, memikiki skill yang bagus kelak akan diberikan beasiswa,” kata Baddrut Tamam dalam ceramah singkatnya.

Bupati menambahkan akan memberikan pembelaan berupa program-program untuk masyarakat demi maksimalnya pelayanan, pelayanan yang prima harus dibumikan di Kota Gerbang Salam, mendorong pertumbuhan ekonomi, merata berkeadilan.

Dia berharap jangan saling bertengkar karena beda pilihan, Pamekasan milik masyarakat, istigasah dan silaturrahim untuk meningkatkan keimanan dan menguatkan ukhuwa islamiyah, terciptanya Pamekasan aman dan nyaman.

“Titik temu kita adalah persaudaraan dan tidak menutup musyawarah (Red), jabatan adalah alat perjuangan untuk Rakyat, pondasi yang sangat luar biasa. Jaga kesatuan dan persatuan, jaga Pamekasan bisa sejuk dan aman,” tutup Bupati Pamekasan.

Kurang lebih 1000 orang yang menghadiri acara istigasah & Silaturrahim, masyarakat Pasean dari semua lapisan, Forkopimda, Ulama & Kiai. Hadir memberikan Tausiyah KH Imam Hasyim dari Kabupaten Sumenep. (go/edo/yan)

Lanjutkan Membaca

Pamekasan

Wakil Ketua DPRD: Jangan Sampai Ada Monopoli Perusahaan Garam

Diterbitkan

||

Wakil Ketua DPRD Jangan Sampai Ada Monopoli Perusahaan Garam

Memontum Pamekasan – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, M. Suli Faris menilai anjloknya harga garam akhir-akhir ini merupakan persoalan klasik. Masalah tersebut selalu muncul saat musim panen tiba. Bisa jadi karena faktor persaingan usaha yang tidak sehat dari sektor perusahaan pembeli garam rakyat. Hal itu dikatakan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) di kantornya menyikapi persoalan harga garam yang tidak berpihak kepada para petani garam.

“Setiap musim panen garam harga selalu anjlok dengan berbagai macam alasan yang hanya dibuat-buat, ini perlu ada ketegasan dari tim kabupaten maupun provinsi. Jangan sampai di Pamekasan, pasar garam dimonopoli oleh satu perusahaan,” katanya.

Bahkan Suli menghimbau agar pemerintah sesegera mungkin untuk dapat membongkar adanya praktek monopoli dalam menentukan harga garam. Jika dibiarkan, dampaknya cukup besar terhadap penentuan harga dan harga menjadi fluktuatif. Sebab garam rakyat bisa ditentukan secara bebas dan cenderung sepihak.

Menurutnya, pemerintah harus bisa mencari perusahaan alternatif lain yang bisa masuk ke Pamekasan dan Madura pada umumnya untuk membeli garam petani. Sehingga keterlibatan pemerintah bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jangan sampai persoalan harga diserahkan pada mekanisme pasar. Harus ada campur tangan pemerintah dan menekan harga biar tidak anjlok.

“Hemat saya, kita harus bongkar konspirasinya. Jangan sampai ada monopoli. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk urusan garam harus ditarik ke Pamekasan untuk berkompetisi membeli garam. Bahkan kalau perlu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT AUMM bisa digerakkan, masalah anggaran kita siapkan untuk beli, toh itu pasti untung,” ujarnya. (go/edo/mmx/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending