Connect with us

Surabaya

Hubungan Politik Bisa Tentukan Keputusan Bisnis Pemerintah

Diterbitkan

||

PELUANG DAN TANTANGAN PWI Jatim menggelar acara Rembug Migas dan Media yang bertema PELUANG dan Tantangan Sektor Hulu Migas Indonesia, Prospek Masa Depan Media Massa dalam rangka memperingati Hari PERS Nasional 2019 yang digelar di Hotel Kampi Surabaya, Rabu (62)

Memontum Surabaya – Pengamat ekonomi Hadi Prasetyo menegaskan jika keterlibatan politik bisa mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah. Namun ia menilai hubungan politik dan bisnis itu teorinya bisa dipisahkan, namun pada prakteknya bisa saja saling berkaitan.

Menurutnya, setidaknya tahu dan jelas kemana keputusan dan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, hampir semua industri migas semuanya dalam tanda petik itu selalu sedikit atau banyak itu ada pertimbangan segi politisnya.

“Minyak dan gas (migas) itu dimanapun bukan hanya di Indonesia sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan-keputusan nasional,” ungkap Hadi, sapaan lekatnya usai mengisi acara diskusi “Rembug Nasional Migas dan Media” di Hotel Kampi Surabaya, Rabu (6/2). Diskusi menjadi rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang dipusatkan di Surabaya.

Hadi menambahkan kalau dilihat keputusannya di kilang minyak itu tentu ada sesuatu yang merugikan. “Misalnya dari Singapura ke Indonesia pasti itu gak mau karena rugi. Inikan pilihannya tinggal dua, kita invest di kilang minyak dan kemudian kita mengurangi impor. Karena kita ekspornya ekspor minyak mentah,” paparnya.

Namun yang menjadi dilematis adalah jikalau sudah invest dan eksplorasi lalu gagal, maka kebijakan tersebut akan terkena UU korupsi karena memunculkan kerugian negara.

“Orang bahkan pemerintah kan takutnya disitu dan ini harus dirubah. Saya sudah jelaskan, ketika kontraktor eksplorasi itu datang mereka yakin karena mereka sudah punya asumsi dasar,” katanya.

Yopi Hidayat yang juga pengamat ekonomi, menganggap industri Minyak dan Gas (Migas) menghadapi tantangan baru di awal tahun 2019 ini.

Berdasarkan data dari Menteri Keuangan yang dikutipnya, hingga kini tercatat APBN 2019 sebesar Rp 2.165 triliun dengan asumsi listing minyak sebanyak 775 ribu barrel perhari, sedangkan listing gas sebesar 250 ribu barrel.

“Oleh karena itu, kita melihat bahwa kebutuhan minyak dan gas kita diatas jumlah tersebut sebanyak 1,7 juta. Tahun 2025 diprediksi 1,9 juta, tahun 2050 diprediksi 3, juta barrel per hari,” ungkap Yopi Hidayat, pengamat ekonomi saat

Yopi menjelaskan, dari APBN sebesar Rp 2.165 triliun tersebut, ternyata sebanyak 1.780 triliun merupakan pajak. Sedangkan dari migas kurang lebih Rp 160 triliun, kecuali batu bara. Porsi migas terhadap APBN sejak tahun 70an hingga sekarang terus mengalami penurunan. Menurutnya, sejak tahun 1973 hingga 1983, 60 persen APBN tergantung oleh migas.

Dirinya mengapresiasi kepada ESDM, lantaran realisasi perkembangan migas tahun 2018 lalu telah meningkat.

Kendati demikian, saat ini Indonesia mengalami diversifikasi dan hanya tinggal memaksimalkan pada hal-hal pemasukan devisa yang banyak.

“Perlu tidak kita swasembada migas? Jawabannya, tidak harus dipaksakan. Singapura saja tidak memiliki migas juga tidak apa-apa. Tapi cadangan devisanya luar biasa hingga bisa bertahan untuk kebutuhan migas negaranya,” ujarnya. (sur/ano/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Diterbitkan

||

Khofifah Ajak Muslimat Tingkatkan Dakwah di Bidang Ekonomi

Memontum Surabaya – Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa meminta Muslimat NU untuk meningkatkan progresivitas dakwah melaui bidang ekonomi agar tidak ada lagi perempuan dan warga Muslimat yang terjerat rentenir.

Hal tersebut diucapkan Gubernur Jawa Timur ini saat penyelenggaraan Haul Akbar Pendiri Muslimat NU dan Kajian Inspirasi 1441 di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

“Kita semua punya harapan bahwa ibu-ibu Muslimat NU dapat mewujudkan komitmen untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan jeratan renternir melalui koperasi dan program perkreditan rakyat yang lebih luas jangkauannya,” jelas Khofifah.

Dakwah melalui penguatan program ekonomi ini, lanjutnya, perlu lebih progresif seiring dengan program arus ekonomi baru yang digagas Wakil Presiden Terpilih, KH Ma’ruf Amin.Karena itu, Muslimat NU harus terus belajar dan mengikhtiarkan hal tersebut. Mengenai gagasan program tersebut telah ada fatwa MUI tentang Financial Technology (Fintech).

Fintech ini bisa menjadi penguatan dakwah Bil Maal yang harus dilakukan Muslimat NU.

“Sebagai implementasinya, nanti akan diluncurkan aplikasi e-commerce Muslimat NU, Insya Allah bulan November saat Rakernas Muslimat NU. Supaya yang rumahnya di ujung Pacitan, yang rumahnya di ujung Trenggalek, yang rumahnya di ujung Situbondo, yang punya produk tidak perlu repot-repot harus membuat gudang tetapi produk dapat dipasarkan. Begitu juga sebaliknya,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Menurutnya, aplikasi ini bisa berseiring dengan program Pemprov Jatim One Pesantren One Product (OPOP).Harapannya, ketika terdapat produk terpilih dapat dibimbing, didampingi, dan dikembangkan agar berkualitas dan berdaya saing, layak jual tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri.

“Training centernya saat ini di Unusa yang sudah saya resmikan satu bulan yang lalu. Saya ingin ini menjadi inovasi dakwahnya muslimat. Dakwah Bil Maal. Saya berharap program ini terus dikuatkan,” harapnya.

Khofifah juga mengajak kepada Muslimat NU untuk menyisir embrio-embrio sentra pertumbuhan ekonomi di lingkungan Muslimat NU.

“Sekarang tahun 2019 kita menyelenggarakan Haul Akbar pendiri Muslimat NU untuk memberikan semangat bagi kita, bagaimana Muslimat NU bisa menguatkan ekonominya sebagai media dakwah dan mewujudkan gagasan Kyai Wahab untuk kebangkitan para pedagang ,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi dakwah berikutnya adalah dakwah melalui digital IT. Mengingat hampir semua anggota Muslimat NU memegang telepon genggam (handphone).

“Saya ingin mengajak kepada kita semua, pemanfaatan digital IT lewat handphone juga kita pakai sebagai sarana dakwah. Terima kasih jajaran Muslimat NU telah banyak melakukan khataman Al Qur’an one day one juz. Ada juga yang mengamalkan one week one juz,” ujarnya.

Dijelaskan, dakwah melalui Digital IT ini bisa dilakukan untuk Khataman Quran. Khataman tersebut ada yang satu hari satu jus, juga ada yang satu minggu satu jus.

“Dengan memperbanyak gerakan mengkhatamkan Alqur’an kita mohon semoga Allah menganugerahkan limpahan keberkahan kepada bangsa Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya,” ucapnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu, ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail.Dalam ceramah agamanya, Ulama dari Mekkah Dr. Syekh Muhammad Ismail menekankan kemuliaan perempuan di menurut Islam, menurut Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT.

Seorang perempuan bisa memikul tanggung jawab lebih besar dari pria. Allah memuliakan perempuan muslim.

“Ridho atau kerelaan dari kedua orang tua. Ridho ibu di atas ayah. Berbakti kepada Ibu 3 kali lipat dibanding kepada Ayah,” pungkasnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Peringati Hari Jadi Pemprov ke- 74, Gubernur Jatim Beri Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Diterbitkan

||

Peringati Hari Jadi Pemprov ke- 74, Gubernur Jatim Beri Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Memontum Surabaya – Dalam rangka memperingati HUT Pemprov Jatim yang ke-74. Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali berikan program Pemutihan Pajak Kendaraan. Ini disampaikan dalam kegiatan lauching hari jadi Pemprov di kantor gubernur Jawa Timur , Rabu (18/9/2019).

Peluncuran hari jadi ini dimeriahkan oleh ratusan pegawai pemprov Jatim serta di hadiri puluhan kepala daerah dari 38 kabupaten di Jawa Timur. Dalam kegiatan ini khofifa didampingi ketua Umum Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin. Emil Dardak selaku wakil gubernur tak nampak adanya karena sedang mengantar panglima TNI dalam rangakaian acara HUT TNI berziarah ke makam Bung Karno ke Makam Gus Dur.

Dalam sambutannya Khofifah sangat berterima kasih kepada semua pihak. “Meluncurkan HUT ke 74 Jatim Saat ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, dan lebih khusus PR indonesia dan Jawa Timur antara lain menurunkan stanting, maka saya mohon terhadap ketua PKK agar menjadi strong leader, agar kita menjadi limit kedepan dan menjadikan standing memprioritaskan penanganannya,” Ujar Khofifah

Ia juga menjabarkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur maju dengan pesat dengan angka 5,51%. Nilai ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yakni mencapai angak 5,1%.

Tak hanya itu khofifah juga ingin memberi hadiah kepada masyarakat Jawa Timur yakni dengan adanya program pemutihan pajak daerah yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September hingga 14 Desember mendatang.

Pembebasan pajak daerah ini meliputi, pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor.

“Banyak yang tanya ke saya, Bu Khofifah apa pemutihan ini hoaks? Saya bilang tidak. Ini pemutihan dan pembebasan bea balik nama bagi pemilik kedua. Saya sampaikan ini kado bersama dari pemprov,” jelas Khofifah.

Sementara itu, Budi Priyo, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur menjelaskan bahwasannya tunggakan wajib pajak masih cukup banyak. Contohnya saja ada kurang lebih 1,9 juta kendaraan yang belum bayar pajak kendaraan bermotot dengan total akumulasi yang belum dibayakan mencapai Rp. 374 Miliar.

“Ini merupakan target Bapenda, ada sekitar hampir 2 juta kendaraan yang belum daftar ulang. Tunggakan tercatat Rp 374,208 Miliar. Itu roda 2 dan 4, jumlahnya 1.915.000 kendaraan,” katanya.

Meskipun begitu, ia jugamenjelaskan bahwa ketaatan masyarakat jawa timur dalam membayar pajak cukup baik. Karena jika dipersentae angka 1,9 juta sekitar 3-4% saja.

“Jadi angka kepatuhan masih diatas 95%. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa meningkat lagi,” tambah Budi.

Pemanfaatan layanan pemutihan ini. Bisa dibayarkan melalui indomaret seluruh Jawa Timur ini. Serta juga pihak kami menyediakan 88 samsat keliling yang siap melayani masyarakat.

“Pertama di 187 titik, termasuk Indomaret sebanyak 16.900 gerai se-Indonesia. Ada layanan mobile didukung 88 samsat keliling,” tutupnya. (Ard/Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending