Connect with us

Blitar

Dispendukcapil Hanya Punya 2 Alat Perekaman, Pelayanan KTP-el Terhambat

Diterbitkan

||

Warga rela mengantri demi mengurus KTP- el di Kantor Dispendukcapil Kab Blitar.

Memontum BlitarRatusan warga Kabupaten Blitar harus rela antre mulai pagi, bahkan subuh untuk mendapatkan kupon untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Padahal pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar juga sudah dipertambah. Mulai menambah pelayanan pada Sabtu sore, juga menjemput bola ke desa-desa. Meski upaya ini sudah dilakukan, namun belum mengurangi antrean panjang warga yang megurus KTP-el miliknya.

 

 

Binti Hajar (28), salah satu warga mengatakan, dia datang pukul 07.00 WIB untuk mendapatkan nomor antrean. DIa terpaksa mengajak anaknya yang masih bayi untuk ikut mengantre sejak pagi. Dia mengaku, meski sudah antri selama 3 jam di Kantor Dispendukcapil, namun dia mengaku beruntung, sebab tidak lama lagi namanya akan dipanggil untuk perekaman.

 

 

“Sudah mengatre selama tiga jam, ini sudah mau dipanggil,” ungkapnya, Rabu (22/11/2017). Sementara Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Indah Ariyani mengatakan, pihaknya terpaksa membatasi jumlah perekaman warga. Setiap hari, pihaknya hanya melayani 100 perekaman, karena keterbatasan alat yang digunakan di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Blitar. Dalam satu hari, pihaknya dapat melakukan perekaman 200 orang, yang dibagi menjadi dua, yaitu perekaman di kantor Dispendulcapil dan mobil yang keliling ke desa-desa (jebol). Untuk jebol pihaknya juga menargetkan 100 perekaman setiap harinya.

 

 

Untuk jebol ini, pihaknya memprioritaskan warga yang sudah tua, sakit, dan tidak mampu bepergian jauh, sehingga akan dilakukan perekaman di desa setempat. Bagi warga yang masih sehat, dapat datang langsung ke kantor Dispendukcapil untuk perekaman. Bagi warga yang sudah perekaman akan mendapatkan Surat Keterangan (Suket). Data warga ini akan dikirim ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan data tunggal yang dikirim dari pemerintah pusat.

 

 

“Ini mengantisipasi adanya sidik jari hampir sama, atau bahkan warga sudah melakukan perekaman di daerah lain,” tandas Indah. Pembatasan perekaman ini, karena pihaknya hanya memiliki dua alat untuk perekaman. Selain alat yang terbatas, Dispendukcapil Kabupaten Blitar juga kekurangan tenaga untuk perekaman, sehingga memperlabat kinerja instansi.

 

 

“Kita benar-benar kekurangan tenaga, kasihan kalau tidak dibatasi, pegawai tidak ada istirahatnya,” keluh Indah. Selain membatasi perekaman, pihaknya juga membatasi pengajuan untuk pencetakan KTP-el. Setiap hari, pihaknya hanya membatasi 400 pengajuan untuk pencetakan KTP-el. Indah Menjelaskan, pihaknya terpaksa membatasi pengajuan pencetakan KTP-el. Sebab kemapuan mesin di kantornya hanya 500 keping per hari. Sedangkan pihaknya juga mencetak pengajuan warga yang sebelumnya sudah perekaman dan belum mendapatkan KTP-el sejak dulu. (an/jar)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Blitar

125 Rumah di Kecamatan Panggungrejo Blitar Dapat Bantuan RTLH dari Bank Dunia

Diterbitkan

||

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar, Agus Santoso

Memontum Blitar – Menjelang akhir tahun 2019 ini Kabupaten Blitar mendapat bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan senilai Rp 2.187.500.000 ini berasal dari Bank Dunia untuk 125 unit rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar, Agus Santoso mengatakan, sebanyak 125 unit rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan pembangunan itu berada di Kecamatan Panggungrejo. Seperti di Desa Panggungrejo, Kaligambir, Serang, Kalitengah, Sumbersih, dan lain-lain.

“Program bantuan dari bank dunia bernama National Housing Affordable Program (NHAF). Nah, sasarannya sudah ditentukan oleh pihak bank dunia. Kita tinggal memfasilitasi dan mengawasi,” kata Agus Santoso.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, masing-masing rumah mendapat bantuan Rp 17,5 juta. Adapun rincian penggunaannya sama seperti bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah, yakni senilai Rp 2,5 juta diberikan kepada tukang bangunan, sisanya Rp 15 juta dibelikan material bahan bangunan.

“Secara umum semuanya sama dengan bantuan yang kita berikan, baik rincian penggunaan anggarannya maupun proses pencairannya,” ujarnya.

Agus menambahkan, pembangunan RTLH bantuan dari Bank Dunia ini harus selesai tahun ini. Rencananya, bulan ini akan dimulai dengan melakukan verififasi lapangan.

“Kalau untuk pemdamping juga sudah dilatih di Lamongan beberala waktu lalu,” pungkas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Pertengahan Desember, Dua Pembangunan Jalan di Kota Blitar Harus Selesai

Diterbitkan

||

Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar, Joko Pratomo

Memontum Blitar – Dua pembangunan jalan di Kota Blitar tahun 2019 ini masuk kategori proyek besar, yakni di jalan Halmahera dan jalan Maluku. Pembangunan dua jalan itu baru dimulai awal Agustus lalu. Ditargetkan, pertengahan Desember 2019 pembangunan sudah selesai. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar, Joko Pratomo.

“Dua proyek pembangunan di jalan Maluku dan jalan Halmahera sudah mulai dikerjakan. Sesuai kontrak, pertengahan Desember nanti harus selesai,” kata Joko Pratomo, Kamis (5/9/2019).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, dua proyek pembangunan itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, masing-masing digelontor sekitar Rp 5 miliar. Menurutnya, dengan gelontoran anggaran yang cukup besar itu memang dimaksudkan agar pembangunan bisa maksimal.

“Pembangunan jalan ini kita lakukan tidak setengah-setengah. Dilokasi kita gali, kemudian dicor, baru dilapisi hot mix. Karena kita melihat jalur itu saat ini banyak digunakan pengguna jalan,” ujarnya.

Joko mengaku pembangunan sedikit molor. Namun kendalanya bukan karena teknis, melainkan sosial masyarakat. Dimana perlu adanya sosialisasi maupun koordinasi dengan masyarakat terkait waktu pembangunan. Mengingat banyak kegiatan dilakukan masyarakat karena bertepatan dengan bulan Agustus.

“Kita juga koordinasi dengan masyarakat, kan ada buka tutup jalan disana. Jadi agar lalu lintas berjalan lancar, kita harus berkomunikasi dengan semua pihak,” pungkasnya. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Jumlah PMI Asal Kabupaten Blitar Meningkat

Diterbitkan

||

Kasi Penempatan dan Perlindungan Kerja Luar Negeri Disnaker Kabupaten Blitar, Jarun

Memontum Blitar – Minat masyarakat Kabupaten Blitar bekerja ke luar negeri ternyata masih tinggi. Ini terbukti, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar, jumlah TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar meningkat dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Kasi Penempatan dan Perlindungan Kerja Luar Negeri Disnaker Kabupaten Blitar, Jarun mengatakan, data jumlah PMI hingga 5 September 2019 mencapai 3.179 orang. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 pada periode yang sama hanya 2018 3.059 orang.

“Peningkatan sekitar 120 orang. Kalau jumlah keseluruhan selama tahun 2018 lalu ada 3.552 orang. Dari jumlah PMI rata-rata masih banyak yang bekerja di tenaga informal seperti ibu rumah tangga dan lain-lain,” kata Jarun, Kamis (05/09/2019).

Lebih lanjut Jarun menjelaskan, tujuan PMI asal Kabupaten Blitar mayoritas ke Hongkong, kemudian Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sementara untuk PMI yang berangkat kebanyakan dari Kecamatan Ponggok dan Gandusari. Diprediksi jumlah PMI asap Kabupaten Blitar selama tahun 2019 ini akan bertambah.

“Meski banyak PMI, kita pastikan yang ilegal tidak ada. Karena kita sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pendataan di aplikasi. Selain itu, PMI juga harus minta rekom ke Dinas jika mau berangkat. Jadi jika tidak ada rekom pastinya Pemerintah Desa juga tidak memberikan rekom,” jelasnya.

Jarun menambahkan, ada beberapa penyebab peningkatan jumlah PMI. Diantaranya banyak job order dari PT, dimana dulu kuota didaerah dibatasi, tetapi sekarang PT bisa merekrut dari daerah mana saja sepanjang job masih ada. Karena kuota yang menentukan Provinsi.

“Minimnya lapangan kerja juga berpengaruh. Apalagi di Kabupaten Blitar sektor pertanian kurang diminati,” pungkasnya. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending