Connect with us

Kota Malang

Jasa Tirta Siap Penuhi Kebutuhan Air Saat Kemarau

Diterbitkan

||

Bendungan Sutami, salah bendungan yang siap memenuhi kebutuhan air saat kemarau. (rhd)

Memontum Kota Malang – Usai Juni, diprediksi 5 bulan kedepan rata-rata curah hujan lebih rendah karena memasuki musim kemarau. Berdasarkan prediksi BMKG, perkembangan ENSO dari BMKG menyatakan, fenomena El Nino Lemah akan berlangsung hingga November 2019 (indeks ENSO berkisar -0.46 hingga 0.78). Tentunya, hal ini berdampak pada distribusi curah hujan bulanan di Jawa Timur pada kisaran dominan lebih kecil dari normalnya.

“Dalam menghadapi musim kemarau, Perum Jasa Tirta I (PJT I) sebagai BUMN pengelola sumber daya air, memiliki peranan dalam mengelola ketersediaan air permukaan melalui pengendalian, serta pengaturan waduk-waduk yang dikelola oleh perusahaan. Tampungan air yang telah disimpan sepanjang musim hujan didistribusikan secara merata hingga hilir aliran di sepanjang kemarau,” jelas Direktur Utama PJT I, Raymond Valiant Ruritan, ST, MT, kepada awak media.

Raymond Valiant Ruritan, ST, MT, saat menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Raymond Valiant Ruritan, ST, MT, saat menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Disebutkan Raymond, ada 8 bendungan besar yang dikelola oleh PJT I, dimana 7 bendungan di Wilayah Sungai Brantas, dan 1 bendungan di Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kedelapan bendungan tersebut, di antaranya Bendungan Sengguruh, Bendungan Sutami, Bendungan Lahor, Bendungan Wlingi, Bendungan Selorejo, Bendungan Wonorejo, Bendungan Bening, dan Bendungan Wonogiri.

“Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan air selama 5 bulan kedepan hingga Oktober tersedia 354 juta m3 tampungan air di WS Brantas dan 348 juta m3 di WS Bengawan Solo,” sebut kera Ngalam, kelahiran 12 Agustus 1969 ini.

Dari hasil analisa BMKG, perkembangan dinamika atmosfer-laut hingga dasarian I Mei 2019, tampak bahwa anomali suhu muka laut di Samudera Pasifik Ekuator bagian tengah (Nino 3.4) mengindikasikan kondisi El Nino Lemah (+0.77 °C). Hal ini mengakibatkan rata-rata curah hujan di beberapa wilayah cukup rendah.

Sementara, hasil pemantauan yang dilakukan oleh PJT I, diketahui kondisi elevasi beberapa waduk Perum Jasa Tirta I di akhir musim hujan berada di bawah elevasi muka air tinggi atau High Water Level (HWL). Elevasi Sutami per 1 Juni tercapai 272,34 m (SHVP) atau 0,16 m dibawah HWL, sedangkan Wonogiri di awal Mei hanya tercapai 135,51 m (SHVP) atau 0,49 m di bawah HWL.

Untuk mengendalikan kondisi ini, PJT I melakukan pengaturan debit outflow di setiap waduk dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan air di masing-masing sektor pemanfaat yang telah diperhitungkan dalam Pola Operasi Waduk Tahunan (POWT) & Alokasi Air (POWTAA). POWTAA merupakan produk yang dihasilkan oleh Kementerian PUPR yang sebelumnya dibahas oleh Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA), yang terdiri dari berbagai unsur berkepentingan akan air permukaan, baik dari sektor pemerintah maupun msyarakat pengguna air, petani, pelaku industri, PLTA, maupun PDAM.

Meskipun elevasi waduk berada dibawah Pola, namun hingga saat ini layanan suplai air permukaan, baik untuk kebutuhan irigasi maupun domestik masih terpenuhi sesuai kebutuhan (deviasi terhadap Pola <20 persen). Layanan ini menjadi perhatian utama dan selalu dipantau secara real time oleh PJT I.

“Jika diketahui ketersediaan air yang ada sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan, utamanya suplai irigasi sebagai pengguna air permukaan terbesar hingga 70 persen, maka PJT I berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan mengusulkan adanya sidang TKPSDA untuk melakukan review terhadap kesesuaian Pola dengan kondisi yang ada. Jika diperlukan, maka akan dilakukan perubahan POWTAA,” terang alumnus S1 Teknik Pengairan UB 1996 ini.

Melalui pengelolaan sumber daya air secara terpadu, akan dapat menciptakan keharmonisan dalam pemenuhan kebutuhan air. Keberadaan waduk sebagai penyimpan air dapat berperan secara optimal dalam pengalokasian air mengantisipasi kekeringan.

“Dalam pengoperasian bendungan, bendung, dan pintu air, Perum Jasa Tirta I selaku operator selalu berpedoman terhadap POWTAA, sehingga pada musim kemarau pun, keseimbangan pasokan air untuk kebutuhan PLTA, air bersih, maupun irigasi tetap terjaga dan terkendali. Sehingga peran Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN pengelola sumber daya air, dapat meningkatkan tercapainya program nasional dalam ketahanan pangan dan energi,” tandas peraih IPK 3,97, saat menempuh magister Teknik Sipil UB 2007. (adn/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kota Malang

Kembangkan Perekonomian, Walikota Sutiaji Support Penuh BMPD MPP

Diterbitkan

||

Kembangkan Perekonomian, Walikota Sutiaji Support Penuh BMPD MPP

Memontum Kota Malang – Malam Keakraban Badan Musyawarah Perbankan Daerah Malang raya Pasuruan Probolinggo (BMPD MPP) yang digelar di Ballroom Hotel Aria Gajayana pada hari Rabu malam tanggal 25 September 2019 berlangsung meriah.

Walikota Malang, H. Sutiaji dan Ketua TP PKK Kota Malang, Hj. Widayati Sutiaji berkesempatan hadir memberikan dukungannya atas kegiatan yang telah berlangsung. Bukan hanya itu, Walikota Sutiaji juga mendukung penuh program kerja BMPD MPP serta kinerja perbankan khususnya di Kota Malang dalam rangka mensukseskan pembangunan.

“Saya berharap agar sinergitas serta jalinan kerjasama yang kita bangun melalui program pentahelix dapat terus terjaga serta kita tingkatkan” ujar Sutiaji di sela-sela sambutannya.

Ia juga berharap dengan banyaknya perbankan yang ada di Kota Malang maka iklim perekonomian di Kota Malang semakin membaik, sehingga investasi yang masuk juga makin meningkat.

“Pengembangan ekonomi mikro juga harus menjadi perhatian kita bersama, saya menaruh harapan besar akan kredit usaha kecil menengah dapat terus digelontorkan demi mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang” kata pria berkacamata tersebut.

Kota Malang, lanjut Sutiaji telah ditetapkan sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia; sehingga saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya sektor perbankan untuk dapat turut serta mensukseskan hal tersebut.

Sementara itu, Azka Subhan Ketua BMPD MPP yang juga Kepala Bank Indonesia Malang menjelaskan bahwa kegiatan malam keakraban ini dilaksanakan juga dalam rangka memperkuat jalinan silaturahmi antara anggota BMPD MPP agar kinerja dan kreativitas dapat terus ditingkatkan. (hms/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Usai Lengkapi AKD, DPRD Kota Malang Tancap Gas

Diterbitkan

||

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimza

Memontum Malang – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang langsung tancap gas untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal itu ditunjukan dengan telah resmi dibentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehari setelah pelantikan jajaran pimpinan DPRD Kota Malang pada Senin (23/9/2019) lalu.

Pengesahan AKD DPRD Kota Malang sendiri dilaksanakan dalam rapat internal pada Selasa (24/9/2019) pagi di Kantor DPRD Kota Malang. Dari pengesahan tersebut terdapat masing-masing empat komisi dan empat badan yang ada di DPRD Kota Malang.

Dari penegesahan tersebut terdapat hasil yakni Komisi A dipimpin oleh Eddy Widjanarko dari Fraksi Golkar, Komisi B dipimpin oleh Trio Agus dari Fraksi PKS, Komisi C dipimpin oleh H Fathol Arifin dari Fraksi PKB, Sedangkan dari Komisi D dipimpin oleh Wanedi Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, untuk Badan Kehormatan dipimpin oleh Kol (Purn) Djoko Hirtono dari Partai Gerindra. Sedangkan untuk Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dipimpin oleh Pujianto dari Fraksi Demokrat-PAN-Perindo. Sedangkan Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Penganggaran (Banggar) dipimpin oleh ketua dewan.

“Kami empat pimpinan merupakan koordinator masing-masing komisi. Sedangkan untuk Banmus dan Banggar itu secara otomatis kami yang memimpin,” ujar Made.

Made mengatakan, sebelum empat pimpinan DPRD Kota Malang dilantik, ia sudah berkoordinasi dengan partai agar pembentukan AKD bisa disiapkan lebih dulu. Menurutnya hal itu dimaksudkan agar setelah jajaran pimpinan DPRD Kota Malang dilantik, AKD juga siap untuk disahkan.

“Ya biar bisa langsung tancap gas, utamanya APBD TA 2020. Yang perlu dilakukan ialah melakukan orientasi internal pembahasan APBD 2020. Karena bulan November ini harus di dok,” imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta kepada segenap anggota dewan agar tidak melakukan kunjungan kerja dulu ke luar kota. Tak hanya itu, masih ada PR-PR lain yang sudah masuk dalam list kerja DPRD Kota Malang.

Di antaranya ialah pengesahan empat perda, pembangunan jembatan Kedungkandang, Malang Creative Center, Islamic Center dan tiga pasar tradisional.

“Untuk Perda saat sudah masuk tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tinggal kita menyesuaikan hasil evaluasi gubernur baru bisa langsung disahkan menjadi perda. Setelah itu kami akan turun di pengawasan,” pungkasnya. (man/gie)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Walikota Sutiaji Lontarkan “Rompi Warning Kinerja” di paparan Innovative Goverment Award 2019

Diterbitkan

||

Walikota Sutiaji Lontarkan Rompi Warning Kinerja di paparan Innovative Goverment Award 2019

Memontum Kota Malang – Sejumlah 5 provinsi, 15 kabupaten dan 11 kota lolos seleksi penilaian Innovative Goverment Award 2019 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri. Pemerintah pusat akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah terinovatif melalui Penghargaan Innovative Government Award (IGA).

Demikian diutarakan Matheos Tan, Kepala Pusat BPP Kemendagri, mengawali sesi pemaparan Kepala Daerah yang digelar 3 (tiga) hari, 25 s/d 27 September 2019 di Gedung B kompleks Kementerian Dalam Negeri RI, jl. Merdeka Utara.

Kota Malang, 1 dari 11 kota yang lolos seleksi verifikasi dan masuk pada sesi I pemaparan Kepala Daerah. Didampingi Plt. Kabarenlitbang Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Walikota Malang Sutiaji hadir secara langsung untuk memaparkan komitmen kota Malang dalam mengembangkan serta menumbuhkan budaya inovasi.

“Dengan strategi pentahelix, semangat berinovasi di kota Malang tidak melulu berlaku di kelembagaan pemerintahan. Tapi juga tumbuh kembang di masyarakat,” ujar Sutiaji dihadapan para tim juri.

Berbagai langkah inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya program Lelang Kinerja, menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian tim juri.

“Lelang kinerja ini bahkan sudah mulai dipelajari Pemerintah Pusat untuk coba diadop,” urai Pak Aji, walikota Malang akrab disapa.

Ini juga agar saya (pimpinan) tidak dzholim (semena mena) kepada Perangkat Daerah, karena mereka yang menentukan ukuran kinerja yang jadi kontrak kerjanya, imbuh pria ramah ini.

Satu lontaran Walikota Sutiaji, yang bikin tim juri tertawa sekaligus tertarik, saat alumni IAIN Malang ini menyatakan, bahwa akan segera diterapkan pola punishmen kepada ASN yg indisipliner dan juga Perangkat Daerah yang tidak memenuhi time line kinerja, dengan penggunaan rompi khusus.

“Rompi itu harus dikenakan dalam kurun waktu tertentu, dari mulai apel hingga aktifitas kerja harian, dimana di belakang rompi bisa tertulis “kinerja rendah, kinerja lambat, suka terlambat, dan lainnya,” urai Sutiaji, yang langsung disambut penuh tawa tim juri sekaligus antusias merespon.

Dalam IGA 2018, kota Malang baru mampu meraih ke 4 terinovatif. “Semoga di 2019 ini, kota Malang menggapai prestasi yang lebih baik lagi,” ujar Sutiaji, usai pemaparan.

Hadir selaku Tim Juri, M. Helmi Abidin dari UCLG ASPAC, Dr. Hadi Supratikta, MM dari Kemendagri ,, Dra. Elly dari LAN, Dr. Sitti Aminah, MSi dari Litbang Kemendagri, Dr. M. Amin dari Menristekdikti, dan Setiowiji dari LIPI. (hms/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending