Connect with us

Kota Malang

Pasca Porprov, KONI Kota Malang Segera Evaluasi dan Berbenah

Diterbitkan

||

Ketua KONI Kota Malang Edsy Wahyono. (gie)

Memontum Kota Malang – Hasil Poprov 2019 yang tidak sesuai target, KONI ( Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Malang, segera melakukan evaluasi besar-besaran. Pihaknya akan melakukan evaluasi supaya Cabor-cabor lebih siap menghadapi Porprov 2021.

Target posisi Runner Up dengan perolehan 53 medali emas, belum tercapai. Kota Malang sendiri berada di urutan 4 dengan perolehan medali emas 40, medali perak 49, medali perunggu 50, total perolehan medali: 139 dengan poin: 308.

Ketua KONI Kota Malang Eddy Wahyono mengatakan bahwa pihaknya menarget runner up dengan perolehan 53 medali di Porprov 2019, bukan tanpa dasar. Namun pihaknya sudah melalui proses saat pemaparan bersama Cabor.

” Target kita memang kurang sesuai. Kami berusaha mempertahankan posisi runner up. Sebelum Porprov 2019, saya berani menyampaikan target, bukan tanpa dasar. Artinya bukan semata-mata KONI menarget sendiri seperti itu. Tapi sudah melalui proses hingga menargetkan runner up. Apa yang telah saya sampaikan terkait target, berangkatnya dari Cabor-cabor yang memberikan laporan kepada KONI, kita nanti akan sekian emas, sekian perak dan sekian perunggu,” ujar Eddy saat bertemu wartawan di Kantor KONI, Rabu (17/7/2019) siang.

Bahkan saat dilakukan pemaparan, target emas lebih tinggi dari 53 medali. ” Saat satu persatu melakukan pemaparan hasilnya jumlah medali lebih tinggi dari yang saya targetkan kemarin. Namun saat jelang akhir, Satgas memyampaikan kalau kurang realita,” ujar Eddy.

Meskipun hasil Porprov VI 2019, kurang sesuai namun jika dibandingkan dengan Porprov V di Banyuwangi beberapa tahun lalu, jumlah peroleha medali emas lebih besar. Kalau di Porprov Banyuwangi perolehan medali emas 37, saat ini Kota Malang mendapatkan medali emas 40. Selain itu poin nya juga lebih tinggi. Dari point 274 saat ini poin nya mencapai 308.

” Dengan menurun nya terget, kita akan lakukan evaluasi besar-besaran. Evaluasi terhadap Cabor-cabor, akan kita panggil satu persatu untuk menyanpaikan hasil Porprov. Kenapa tidak sesuai target yang telah disampaikan awal, faktornya apa. Namun secara umum kita bisa melihat juga bahwa Cabor yang gagal karena kurang jeli melihat peta, melihat perkembangan lawan. Kedepannya tidak boleh lagi seperti itu. Nantinya akan ada perombakan. Cabor yang tidak siap, pasti tidak akan kami berangkatkan. Cabor yang tidak bisa membina atlet, tidak bisa menjaga keharmonisan, tidak membaca peta lawan, tidak kita berangkatkan,” ujar Eddy.

Kegagalan di Porprov 2019, ini adalah tanggung jawab bersama. ” Sekali lagi kegagalan ini bukan kesalahan Cabor. Cabor bagian dari KONI dan KONI bagian dari Cabor yang tdak bisa dipisahkan. Tetap ini menjadi domain KONI sebagai pembina mereka. Tetap kita yang bertanggung jawab atas kegagalan ini,” ujar Eddy.

Eddy meminta supaya pihak yang tidak tahu persis permasalahan ini, tidak menambah keruh suasana. ” Pihak yang tidak tahu prosesnya komentarnya macam-macam. Mereka tidak tahu bagaimana perjuangan adek-adek kita saat pertandingan. Mungkin keberuntungan saat ini belum berpihak kepada kita. Kegagalan ini tidak menjadikan semangat kita patah, namun menjadi pemicu kita di Porprov 2021, untuk membalas kegagalan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman di luaran sana tidak membuat statemen yang sepertinya mengadu,” ujar Eddy.

Perlu diketahui bahwa para atlet di usia sekolah SMP dan SMA. Terkait Full day, pihaknya akan meminta dispensasi ke Diknas Kota Malang untuk atlet yang masih duduk di bangku SMP. ” Karena SMP adalah kewenangan Diknas, akan kita bicarakan. Saya akan minta sinergitas Diknas terkait ijin atlet bisa pulang lebih awal,” ujar Eddy. (gie/yan)

 

Kota Malang

Kembangkan Perekonomian, Walikota Sutiaji Support Penuh BMPD MPP

Diterbitkan

||

Kembangkan Perekonomian, Walikota Sutiaji Support Penuh BMPD MPP

Memontum Kota Malang – Malam Keakraban Badan Musyawarah Perbankan Daerah Malang raya Pasuruan Probolinggo (BMPD MPP) yang digelar di Ballroom Hotel Aria Gajayana pada hari Rabu malam tanggal 25 September 2019 berlangsung meriah.

Walikota Malang, H. Sutiaji dan Ketua TP PKK Kota Malang, Hj. Widayati Sutiaji berkesempatan hadir memberikan dukungannya atas kegiatan yang telah berlangsung. Bukan hanya itu, Walikota Sutiaji juga mendukung penuh program kerja BMPD MPP serta kinerja perbankan khususnya di Kota Malang dalam rangka mensukseskan pembangunan.

“Saya berharap agar sinergitas serta jalinan kerjasama yang kita bangun melalui program pentahelix dapat terus terjaga serta kita tingkatkan” ujar Sutiaji di sela-sela sambutannya.

Ia juga berharap dengan banyaknya perbankan yang ada di Kota Malang maka iklim perekonomian di Kota Malang semakin membaik, sehingga investasi yang masuk juga makin meningkat.

“Pengembangan ekonomi mikro juga harus menjadi perhatian kita bersama, saya menaruh harapan besar akan kredit usaha kecil menengah dapat terus digelontorkan demi mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang” kata pria berkacamata tersebut.

Kota Malang, lanjut Sutiaji telah ditetapkan sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia; sehingga saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya sektor perbankan untuk dapat turut serta mensukseskan hal tersebut.

Sementara itu, Azka Subhan Ketua BMPD MPP yang juga Kepala Bank Indonesia Malang menjelaskan bahwa kegiatan malam keakraban ini dilaksanakan juga dalam rangka memperkuat jalinan silaturahmi antara anggota BMPD MPP agar kinerja dan kreativitas dapat terus ditingkatkan. (hms/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Usai Lengkapi AKD, DPRD Kota Malang Tancap Gas

Diterbitkan

||

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimza

Memontum Malang – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang langsung tancap gas untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal itu ditunjukan dengan telah resmi dibentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehari setelah pelantikan jajaran pimpinan DPRD Kota Malang pada Senin (23/9/2019) lalu.

Pengesahan AKD DPRD Kota Malang sendiri dilaksanakan dalam rapat internal pada Selasa (24/9/2019) pagi di Kantor DPRD Kota Malang. Dari pengesahan tersebut terdapat masing-masing empat komisi dan empat badan yang ada di DPRD Kota Malang.

Dari penegesahan tersebut terdapat hasil yakni Komisi A dipimpin oleh Eddy Widjanarko dari Fraksi Golkar, Komisi B dipimpin oleh Trio Agus dari Fraksi PKS, Komisi C dipimpin oleh H Fathol Arifin dari Fraksi PKB, Sedangkan dari Komisi D dipimpin oleh Wanedi Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, untuk Badan Kehormatan dipimpin oleh Kol (Purn) Djoko Hirtono dari Partai Gerindra. Sedangkan untuk Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dipimpin oleh Pujianto dari Fraksi Demokrat-PAN-Perindo. Sedangkan Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Penganggaran (Banggar) dipimpin oleh ketua dewan.

“Kami empat pimpinan merupakan koordinator masing-masing komisi. Sedangkan untuk Banmus dan Banggar itu secara otomatis kami yang memimpin,” ujar Made.

Made mengatakan, sebelum empat pimpinan DPRD Kota Malang dilantik, ia sudah berkoordinasi dengan partai agar pembentukan AKD bisa disiapkan lebih dulu. Menurutnya hal itu dimaksudkan agar setelah jajaran pimpinan DPRD Kota Malang dilantik, AKD juga siap untuk disahkan.

“Ya biar bisa langsung tancap gas, utamanya APBD TA 2020. Yang perlu dilakukan ialah melakukan orientasi internal pembahasan APBD 2020. Karena bulan November ini harus di dok,” imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta kepada segenap anggota dewan agar tidak melakukan kunjungan kerja dulu ke luar kota. Tak hanya itu, masih ada PR-PR lain yang sudah masuk dalam list kerja DPRD Kota Malang.

Di antaranya ialah pengesahan empat perda, pembangunan jembatan Kedungkandang, Malang Creative Center, Islamic Center dan tiga pasar tradisional.

“Untuk Perda saat sudah masuk tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tinggal kita menyesuaikan hasil evaluasi gubernur baru bisa langsung disahkan menjadi perda. Setelah itu kami akan turun di pengawasan,” pungkasnya. (man/gie)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Walikota Sutiaji Lontarkan “Rompi Warning Kinerja” di paparan Innovative Goverment Award 2019

Diterbitkan

||

Walikota Sutiaji Lontarkan Rompi Warning Kinerja di paparan Innovative Goverment Award 2019

Memontum Kota Malang – Sejumlah 5 provinsi, 15 kabupaten dan 11 kota lolos seleksi penilaian Innovative Goverment Award 2019 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri. Pemerintah pusat akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah terinovatif melalui Penghargaan Innovative Government Award (IGA).

Demikian diutarakan Matheos Tan, Kepala Pusat BPP Kemendagri, mengawali sesi pemaparan Kepala Daerah yang digelar 3 (tiga) hari, 25 s/d 27 September 2019 di Gedung B kompleks Kementerian Dalam Negeri RI, jl. Merdeka Utara.

Kota Malang, 1 dari 11 kota yang lolos seleksi verifikasi dan masuk pada sesi I pemaparan Kepala Daerah. Didampingi Plt. Kabarenlitbang Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Walikota Malang Sutiaji hadir secara langsung untuk memaparkan komitmen kota Malang dalam mengembangkan serta menumbuhkan budaya inovasi.

“Dengan strategi pentahelix, semangat berinovasi di kota Malang tidak melulu berlaku di kelembagaan pemerintahan. Tapi juga tumbuh kembang di masyarakat,” ujar Sutiaji dihadapan para tim juri.

Berbagai langkah inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya program Lelang Kinerja, menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian tim juri.

“Lelang kinerja ini bahkan sudah mulai dipelajari Pemerintah Pusat untuk coba diadop,” urai Pak Aji, walikota Malang akrab disapa.

Ini juga agar saya (pimpinan) tidak dzholim (semena mena) kepada Perangkat Daerah, karena mereka yang menentukan ukuran kinerja yang jadi kontrak kerjanya, imbuh pria ramah ini.

Satu lontaran Walikota Sutiaji, yang bikin tim juri tertawa sekaligus tertarik, saat alumni IAIN Malang ini menyatakan, bahwa akan segera diterapkan pola punishmen kepada ASN yg indisipliner dan juga Perangkat Daerah yang tidak memenuhi time line kinerja, dengan penggunaan rompi khusus.

“Rompi itu harus dikenakan dalam kurun waktu tertentu, dari mulai apel hingga aktifitas kerja harian, dimana di belakang rompi bisa tertulis “kinerja rendah, kinerja lambat, suka terlambat, dan lainnya,” urai Sutiaji, yang langsung disambut penuh tawa tim juri sekaligus antusias merespon.

Dalam IGA 2018, kota Malang baru mampu meraih ke 4 terinovatif. “Semoga di 2019 ini, kota Malang menggapai prestasi yang lebih baik lagi,” ujar Sutiaji, usai pemaparan.

Hadir selaku Tim Juri, M. Helmi Abidin dari UCLG ASPAC, Dr. Hadi Supratikta, MM dari Kemendagri ,, Dra. Elly dari LAN, Dr. Sitti Aminah, MSi dari Litbang Kemendagri, Dr. M. Amin dari Menristekdikti, dan Setiowiji dari LIPI. (hms/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending