Connect with us

Banyuwangi

Asosiasi BPD Desak Pemkab Banyuwangi Segera Sahkan Perda Tentang Pilkades

Diterbitkan

||

DESAKAN : Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ficky Septalinda dan Mantan Ketua KPU Banyuwangi, Samsul Arifin ketika memberikan paparan kepada anggota Asosiasi BPD terkait Pilkades serentak, bertempat di Agrowisata, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Minggu (21/7/2019) (tut)

Memontum Banyuwangi – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banyuwangi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tetang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019.

Pasalnya Perda tersebut sebagai payung hukum panitia Pilkades dalam menjalankan tugasnya jika terjadi perselisihan tentang Pilkades.

Hal ini terungkap dalam Gesah Desa, yang dilaksanakan oleh Asosiasi BPD, bertempat di Agrowisata Taman Oseng, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Minggu (21/7/2019) sore.

Gesah Desa yang yang diikuti oleh anggota BPD dari 25 Kecamatan yang ada di Banyuwangi tersebut, juga dihadiri ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Banyuwangi, Ficky Septalinda, dan mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, Samsul Arifin berjalan cukup ganteng.

Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latif mengungkapkan, jika Pilkades secara serentak di 130 desa dari 189 desa yang ada di Banyuwangi tersebut masih mempergunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014 yang diubah Permendagri no 65 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa jelas tidak bisa berjalan dengan baik.

“Dalam Permendagri tersebut masih belum banyak diatur, baik itu tentang money politik maupun terkait sengketa Pilkades,” ungkap Rudi Hartono Latif.

Lanjut Rudi, jika panitia Pilkades mengatur Persoalan-persoalan tersebut di Tata tertib (Tatib) saja, akan memicu konflik dalam pelaksanaan Pilkades tersebut.

“Intinya, Pemkab Banyuwangi harus segera mengesahkan Perda tersebut sebelum pelaksanaan Pilkades secara serentak ini berlangsung, kalau tidak, pelaksanaan Pilkades secara serentak di 139 desa tersebut akan rawan konflik,” tegasnya.

Sementara, Ficky Septalinda menyerukan kepada asosiasi BPD mampu turut menyukseskan Pilkades yang Transparan, Akuntabel, Taat Regulasi, dan Partisipatif.

“Harapan saya, Asosiasi BPD turut serta menyukseskan Pilkades secara serentak ini, sehingga berbagai potensi permasalahan Pilkades bisa diantisipasi,” ujar ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi.

Menurut Ficky, terkait adanya dugaan money politics, sengketa hasil Pilkades, skoring dan test tulis, harus diatur di Perda dan Perbup secara detail. Di Perda yang lama masalah ini sudah di atur, serta panitia Pilkades sudah melaksanakan tahapan-tahapannya.

“Saat ini, Perda tentang Pilkades masih difasilitasi di Gubernur Jawa Timur. Namun panitia Pilkades bisa mempergunakan Perda yang lama, selagi menunggu pengesahan Perda tersebut,” kata Ficky.

Ficky merasa yakin jika Perda tentang Pilkades yang saat ini masih ditangan Gubernur Jatim tersebut sebelum pelaksanaan Pilkades secara serentak ini dimulai, sudah disahkan.

“Tidak lama lagi, Perda tersebut sudah turun,” tandasnya.

Terkait Pilkades bsecara serentak ini, Ficky mengungkapkan, DPRD Banyuwangi akan mengawal semaksimal mungkin. Bahkan Ficky membuka pintu jika BPD dan Panitia merasa ada potensi persoalan khususnya dalam hal regulasi, mempersilakan menyampaikan aspirasi kepada DPRD. Karena Pilkades harus sukses.

“Ayo kita kawal bersama Pilkades ini agar bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi sesuai hal, silahkan mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasi,” pungkasnya. (tut)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

oleh

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

oleh

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

oleh

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending