Connect with us

Banyuwangi

Tanyakan Haknya, Pemain Sepak Bola Proprov Banyuwangi Datangi KONI

Diterbitkan

||

DISKUSI : Pemain Sepak Bola Porprov Kabupaten Banyuwangi saat melakukan audiensi dengan pengurus KONI Banyuwangi, bertempat di kantor KONI Banyuwangi, Rabu (24/7/20199 siang

Memontum Banyuwangi – Usai berkeluh kesah dengan pemerhati sepak bola Banyuwangi, tim sepak bola Porprov Banyuwangi, langsung bergerak menuju kantor KONI Banyuwangi. Sebanyak 11 atlet sepak bola ini diterima oleh sekretaris KONI Banyuwangi, Mukayin.

Kepada pengurus KONI Banyuwangi tersebut, Nasrul Alung menanyakan masalah dana kesejahteraan para pemain yang belum diberikan kepada pemain sepak bola.

Disamping itu, Nasrul menyampaikan terkait terkenanya diskualifikasi Cabor sepak bola, padahal saat berangkat ke Tuban, Askab PSSI Banyuwangi membawa 23 pemain, namun hanya didaftarkan 14 pemain.

“Kami datang ke KONI Banyuwangi ini mau mengadu, yang pertama kami belum diberi uang kesejahteraan, kami hanya mendapat janji-janji saja dari Askab PSSI Banyuwangi. Selain itu,” ujar Nasrul saat melakukan audiensi dengan pengurus KONI Banyuwangi, Rabu (24/7/2019) malam.

Padahal, lanjut Nasrul, materi pemain sepak bola yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi ini sangat ditakuti lawan.

“Saat babak penyisihan grup H, kami mampu tampil apik, mampu mengalahkan Kediri, Lumajang dan Sumenep. Dan kami menjadi juara grup, kenapa saat bertanding di Tuban KONI Banyuwangi hanya mendaftarkan 14 pemain. Sedangkan yang 5 pemain tiba-tiba didaftarkan ke klub liga profesional, sehingga tidak boleh memperkuat tim sepak bola Porprov,” paparnya.

Kepada pengurus KONI Banyuwangi, Nasrul Alung meminta agar membenahi Askab PSSI Banyuwangi agar sepak bola Banyuwangi bisa lebih baik, tidak amburadul seperti ini. Begitu juga dengan para pemain yang tidak masuk daftar pemain menjadi sedih, karena hanya bisa melihat saja sambil menangis.

“Percuma saja punya pemain baik, kalau manajemennya seperti ini. Jelas sangat merugikan para pemain,” gerutu pelatih Sepak Bola Argen, Kecamatan Genteng.

Menyikapi hal ini, sekretaris KONI Banyuwangi, Mukayin menjelaskan, untuk anggaran sepak bola dari sebesar Rp 60 juta untuk pembinaan para atlet sepak bola sudah diserahkan ke Askab PSSI Banyuwangi.

“KONI Banyuwangi sudah menyerahkan uang pembinaan sebesar Rp 60 juta ke Askab PSSI Banyuwangi,” tegas Mukayin.

Sebagai ketua Kontingen, Mukayin mengaku sangat sedih melilat para pemain sepak bola. Menurut Mukayin, seharusnya saat penyerahan dokumen pemain sepak ke panitia Porprov, Askab Banyuwangi hanya menyerahkan 14 pemain. Sehingga KONI Banyuwangi mendaftarkan sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh setiap Cabor (Cabang Olahraga).

“Dokumen yang diserahkan ke KONI itu cuma 14 pemain. Ketika lomba dimulai, dari 14 pemain itu, yang boleh main hanya 9 orang, sedangkan yang 5 pemain tidak boleh ikut main karena sudah masuk klub liga profesional,” dalih Mukayin. (ras/tut/oso)

 

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending