Connect with us

Banyuwangi

Konflik Desa Kepundungan Tak Kunjung Selesai, Asosiasi BPD Datangi DPRD

Diterbitkan

||

ASPIRASI : Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Banyuwangi, Ficky Septalinda (tengah) didampingi Ketua Asosiasi BPD, Rudi Hartono Latif saat menyampaikan aspirasi BPD terkait Polemik Desa Kepundungan, bertempat di ruang Komisi 1 DPRD kabupaten, Rabu (15/8/2019) siang. (tut)

Memontum Banyuwangi – Polemik Desa Kepundungan semakin berkepanjangan, kali ini Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banyuwangi mendatangi DPRD Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasinya, Rabu (14/8/2019) siang.

Ketua Asosiasi BPD, Rudi Hartono Latif bersama puluhan anggotanya menemui Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ficky Septalinda menyampaikan polemik Desa Kepundungan yang hingga saat ini belum menemukan titik temu.

“Kehadiran kami ke gedung wakil rakyat ini, untuk menyampaikan aspirasi BPD terkait polemik yang ada di Desa Kepundungan,” ujar Rudi Hartono Latif.

Menurut Rudi, kemelut yang ada di Desa Kepundungan itu, masalah internal Desa Kepundungan, tidak ada hubungannya dengan ranah hukum.

“Ini masalah BPD tidak mau menandatangani Raperdes realisasi Desa Kepundungan tahun 2018. Kenapa tidak mau menandatangani, karena ada item yang belum diselesaikan oleh Kepala Desa,” ungkap ketua asosiasi BPD saat menyampaikan aspirasi ke Komisi 1 DPRD.

Tidak ditandatanganinya Reperdes itu, berdampak tidak bisa cairnya Dana Alokasi (DD), yang menyebabkan pembangunan di desa tersebut tidak bisa berjalan dengan baik.

“Mekanisme yang benar, dengan tidak ditandatangani Raperdes tersebut, pihak Desa Kepundungan seharusnya berkirim surat ke bupati, dan bupati akan menugaskan pejabat daerah, untuk melakukan pembinaan, bukan mengundang masyarakat ke kantor desa,” paparnya.

Seusai PP 11 tahun 2019, tentang perubahan kedua atas PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa. Dijelaskan dengan gamblang, tata cara dan mekanisme jika ada polemik yang dihadapi desa.

“Setidaknya, dalam masalah ini, Camat Srono turun tangan untuk memberikan pembinaan desa Kepundungan. Bukan mendatangkan masyarakat, dan kejaksaan. Hingga persoalan ini menjadi gaduh, dan membuka aib desa Kepundungan sendiri,” himbaunya.

Menanggapi aspirasi asosiasi BPD, ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Banyuwangi, Ficky Septalinda mengatakan akan memanggil pihak-pihak terkait. Agar persoalan yang ada di Desa Kepundungan segera teratasi.

“Besok Kamis, jam 09.00, saya akan mengundang Camat Srono, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dinas terkait lainnya ke DPRD,” kata Ficky.

Seperti diketahui, saat musyawarah Desa antara BPD dan Kepala Desa terjadi kebuntuan, terkait BPD Desa Kepundungan tidak mau tanda tangan Raperdes realisasi Desa Kepundungan dikarenakan Kades Tri Marvila belum menyerahkan Tanah Kas Desa (TKD) kepada empat perangkat desa.

Akibat tidak ditandatangani Raperdes realisasi tersebut, DD tahun 2019 tidak bisa dicairkan, dan menyebabkan pembangunan terhenti.

Baca : Konflik Desa Kepundungan, DPRD Banyuwangi Minta Camat Srono Segera Turun Tangan

Agar BPD mau tanda tangan Perdes tersebut, Camat Srono, Gatot Suyono menggelar Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Desa bertempat di kantor Desa Kepundungan pada Kamis (8/8/2019) dengan menghadirkan beberapa instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, dan Kejaksaan Negeri.

Namun dalam acara tersebut bukannya acara Pembinaan, namun lebih menyoroti kinerja BPD Desa Kepundungan, dan Kasi Intel Kejari Banyuwangi, Bagus Nur Jakfar meminta LPJ Desa Kepundungan. Karena tidak menemukan LPJ BPD Desa Kepundungan, dia mengancam akan melakukan langkah hukum.

“Desa sudah menyerahkan LPJ per April, kenapa BPD belum membuat LPJ. Saya akan periksa, jika menemukan dua alat bukti, akan kami proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Bagus Nur Jakfar. (tut/oso)

 

Advertisement
1 Komentar

1 Komentar

  1. Pingback: Diduga Memprovokasi Warga, Asosiasi BPD Laporkan Oknum Jaksa Ke Kajari Banyuwangi - Hukum & Kriminal

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

oleh

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

oleh

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

oleh

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending