Connect with us

Pasuruan

Wajib Dulu Baru Sunnah Bung, Kata Sang Pendobrak

Diterbitkan

||

Wajib Dulu Baru Sunnah Bung, Kata Sang Pendobrak

Memontum Pasuruan – Perang dingin antara pihak executif dan legislatif di Kabupaten Pasuruan, seperti terus berlanjut dan kian mengkristal. Hal ini setelah gagalnya sidang paripurna pada Senin (19/8/2019) dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2019 (KUPA-PPAS 2019) serta KUPA-PPAS 2020.

Mendapati hal tersebut (ketidak hadiran pihak executif), pihak legislatif yang dimotori oleh Joko Cahyono yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD periode 2014-2015 dan sejumlah Ketua Fraksi minus fraksi Golkar menggelar press release diruang kerjanya, Senin siang (19/8/2019).

Menurut Ketua Fraksi Gerindra Rohani Siswanto,” kami sangat menyesalkan ketidak hadiran pihak executif pada sidang paripurna saat ini. Padahal kami selaku mitra Pemkab Pasuruan ingin segera menyelesaikan semua permasalahan yang ada, sehingga tercipta “balance” anggaran yang diajukan oleh pihak executif. Kami seluruh fraksi yang ada diruangan ini menginginkan harmonisasi antara executif dan legislatif, agar pembangunan Pasuruan Maslahat segera terwujud.

Intinya bahwa rancangan kebijakan umum KUPA-PPASP 2019 dan KUA PPAS 2020 yang diajukan oleh pihak Pemkab Pasuruan tidak dapat disepakati untuk diteruskan pada proses selanjutnya, baik pembahasan APBD Perubahann 2019 maupun APBD tahun anggaran 2020. Kami sepakat merekomendasikan kepada Bupati Pasuruan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) untuk melakukan penghitungan dan penyempurnaan,” pungkasnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Andri Wahyudi Ketua Fraksi PDI-P,” diakhir masa jabatan 2014-2019, kami ingin istiqomah memperjuangan aspirasi seluruh rakyat kabupaten pasuruan,” ujarnya dan diamini oleh M. Jaelani Ketua Frakso Nasdem dan Saifulloh Damanhuri Ketua Fraksi Gabungan (PPP-PKS-Hanura).

Pada akhir press release, Joko “sang pendobrak” Cahyono mengatakan,” ada 4 item yang menjadi prioritas utama kami yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. sesuai UU No. 23 tahun 2014

1. Banyaknya gedung SD dan SMP yang tidak layak perlu mendapat perhatian khusus.

2. Perbaikan jalan antar desa yang rusak parah”jeglongan sewu”. Baik pada aspek pemeliharaan atau peningkatan jalan tersebut.

3. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan mengatasi kekeringan disejumlah desa. Sementara sumber mata air Umbulan telah terlanjur di exploitasi untuk wilayah luar Kabupaten Pasuruan.

4. Pasuruan menobatkan diri sebagai Kota Santri, namun tidak ada penanganan khusus pada pada penderita HIV-AIDS (panti rehabilitasi).

jadi sangat ironis jika pengalokasian anggaran tidak cermat dan tidak tepat guna. Oleh sebab itu kami (Banggar) memberikan saran agar alokasi dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal. Intinya kami meminta pihak Pemkab Pasuruan memberikan anggaran pada pelayanan “wajib” terlebih dahulu sebelum memberikan anggaran pada pengajuan dana hibah. Pada kenyataanya saat ini yang dilakukan terbalik. Pemberian anggaran Hibah sangat besar dan anggaran utama yang menyentuh hajat hidup rakyat sangat minim,” ungkapnya. (hen/yan)

 

Pasuruan

PD Jalan Tol Kabupaten Pasuruan Terus Merugi, Komisi II Dewan Segera Panggil Direksi

Diterbitkan

||

PD Jalan Tol Kabupaten Pasuruan Terus Merugi, Komisi II Dewan Segera Panggil Direksi

Memontum Pasuruan – Gonjang-ganjing isu meruginya Perusahaan Daerah (PD) Jalan Tol Kabupaten Pasuruan menyebabkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, dinilai tidak cukup jelas keberadaan dan mendapat perhatian serius dari jajaran wakil rakyat (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Perusahaan Daerah yang tidak memiliki kantor alamat yang jelas tersebut, selalu mendapatkan susidi dari APBD. Nilainya juga mencapai angka miliaran rupiah. Namun dikabarkan keberadaanya terus merugi dan tidak memberikan profit pada Pemkab Pasuruan.

Bisa jadi perusahaan daerah tersebut menjadi tempat korupsi yang terstruktur dan masif. Sebab semenjak perusahaan tersebut berdiri dinilai tidak pernah mendapat untung untuk PAD Kabupaten Pasuruan.

Saat hal ini dikonfirmasikan pada Ketua DPRD Kab. Pasuruan HM Sudiono Fauzan, pihaknya masih belum mengetahui perihal terus meruginya PD Jalan Tol tersebut.

“Nanti akan kami panggil jajaran pimpinan PD Jalan Tol. Guna memberikan penjelasan secara rinci,” ujar pria yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Kab. Pasuruan ini

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD-PDIP Andri Wahyudi mengatakan, “Perusahaan Daerah Jalan Tol tersebut, masih belum ada cash back, sehingga masih belum pemasukan ke pendapatan daerah atau mungkin saja masih belum dihitung mas.” Pungkasnya sembari bergegas mengikuti rapat.

Sementara itu saat hal ini dikonfirmasikan pada Joko Cahyono Ketua Komisi II yang memiliki leading sektor atas permasalahan tersebut, mengatakan.

“Jika keberadaan PD Jalan Tol hingga saat ini belum memberikan profit pada pendapatan daerah sejak diberdirikan. Bahkan ada info beberapa asetnya mulai dijual. Ini sungguh sangat naif, segera kami panggil jajaran direksi PD Jalan Tol pada Kamis depan (26/9/2019), untuk kami minta penjelasan secara detail dan konkrit,” tegas pria yang biasa disebut sang pendobrak yang juga Ketua DPC Partai Nasdem ini.(arp/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pasuruan

Deal Politik F-PKB dan 4 Fraksi Dewan Pasuruan, Setujui KUPA-PPAS

Diterbitkan

||

Bupati dan Pimpinan DPRD saat menandatangani nota kesepakatan KUPA-PPAS

Memontum Pasuruan PKB pemilik 15 kursi DPRD atau pemenang Pileg tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan, hanya menempatkan satu kader terbaiknya sebagai Ketua DPRD yakni HM Sudiono Fauzan. Hal ini membuat banyak kalangan bertanya-tanya dan tak biasanya hal tersebut terjadi.

Bahkan salah satu pemerhati sosial-politik yang namanya tak mau disebutkan, memprediksi bahwa Fraksi PKB sepertinya saat ini kalah bargaining dengan empat fraksi yang lain yaitu F-PDIP, F-Gerindra,F-Nasdem dan F-Gabungan. Pada perundingan KUPA-PPASP 2019 dan KUA PPAS 2020.

“Seperti yang diketahui bersama pada pembahasan KUPA-PPAS 2019 tertanggal 19 Agustus 2019, secara terang empat fraksi tersebut diatas menjawab bahwa, “Tidak dapat disepakati untuk diteruskan ke dalam proses selanjutnya, baik pembahasan APBD perubahan 2019 maupun APBD tahun anggaran 2020″.

Ini dapat diperkirakan bahwa jika F-PKB tetap ngotot meminta jatah pimpinan komisi, maka keempat fraksi tersebut akan terus melakukan penolakan pembahasan KUPA-PPAS 2019 dan KUA-PPAS 2020,” ucapnya sembari mewanti-wanti namanya tidak dikorankan.

Mendapati hal tersebut dan coba dikonfirmasikan pada Ketua Fraksi PKB M Yusuf Daniyal, dijawab, “Ada hal yang lebih membawa dampak langsung kemaslahatan masyarakat daripada hanya berkutat pada itu-itu saja. Kami jajaran F-PKB tetap menerima dengan legowo dan berbagi tugas untuk segera mewujudkan program Pasuruan Maslahat. Artinya deal-deal politik di parlemen ini semuanya bertujuan membangun Kabupaten Pasuruan. Jadi prediksi tersebut tidaklah tepat, toh kami tetap mengikuti proses penetapan AKD beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Andre Wahyudi Wakil Ketua DPRD dari PDIP.

“Berpolitik itu bagaimana kita belajar dinamis dalam parlemen. Kita semua sepakat bahwa tetap akan melakukan kontrol terhadap pengajuan anggaran dari setiap OPD. Intinya seperti yang disampaikan oleh Ketua F-PKB tersebut benar adanya, berbagi tugas untuk segera mewujudkan program Pasuruan Maslahat. Jika tidak ada dinamisasi. antara eksekutif dan legislatif, maka pembangunan Kabupaten Pasuruan akan mandeg dan yang dirugikan adalah seluruh masyarkat, yang ujung-ujungnya masyarakat akan pesimis dengan para wakilnya,”ungkap pria yang juga menjabat asisten manager Persekabpas Pasuruan ini. (hen/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pasuruan

PD Tol Pasuruan Kuras Keuangan Pemkab Pasuruan

Diterbitkan

||

PD Tol Pasuruan Kuras Keuangan Pemkab Pasuruan

Memontum Pasuruan – Perusahaan Daerah Tol ( PD Tol) Kabupaten Pasuruan, dinilai tidak Strategis dan hanya merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, perusahaan plat merah semenjak dibentuk oleh pemerintah daerah ini selalu mendapatkan subsidi dari keuangan Pemkab Pasuruan yang diperkirakan mencapai miliaran, namun anehnya jika perusahaan ini terus merugi dan akan menjual asetnya.

Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Luli Nurmadiyono dikonfirmasi mengatakan pemerintah daerah tidak tahu itu, apalagi tentang subsidi.

“Pemerintah daerah tidak tahu itu, dan tidak ikut campur tentang manajemenya,” terang Luli, Rabu (18/9/2019).

Ditempat terpisah Ismail Makki ketua FORMAT (Forum Masyarakat Pasuruan Timur) mengatakan,” jika Kepala Keuangan Daerah tidak tahu tentang Subsudi itu sangat naif. Pasalnya perusahan Tol tersebut disubsidi yang dinilai terus merugi.

Yang lebih parah lagi perusahaan plat merah tersebut berencana akan menjual asetnya karena terus mengalami kerugian.Info yang saya dapatkan demikian perusahaan plat merah ini terus mengalami kerugian dan akan menjual asetnya” tegas Ismail.

“Jika perusahaan plat merah terus disubsidi ini akan mengurah Kuangan Daerah, tentunya kerugian tersebut harus dikaji dan saya akan mengawal kasus ini” pungkasnya. (arf/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending