Connect with us

Banyuwangi

Selesaikan Konflik, Dispora Jembatani Pertemuan Musorkab dengan Penggiat Olah Raga

Diterbitkan

||

REMBUG : Kadispora Banyuwangi, Wawan Yadmadi ketika memediasi penggiat olahraga dengan KONI Banyuwangi, bertempat di kantor Dispora Banyuwangi, Rabu (28/8/2019) siang. (tut)

Memontum Banyuwangi – Kemelut proses pemilihan ketua umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Banyuwangi di persoalkan penggiat olah raga, dan tidak menemukan titik temu. Agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi turun tangan dan menunjuk Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) untuk menengahi persoalan tersebut.

Pasca mundurnya ketua KONI Banyuwangi, Michael Edy Haryanto yang beralasan ingin fokus menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pada 5 Agustus 2019 lalu, KONI Banyuwangi membentuk Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab).

Sayangnya pembentukan Musorkab tersebut menuai pro dan kontra. Diduga pengunduran Michael Edy Haryanto tersebut menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

Agar persoalan ini segera teratasi, Dispora Banyuwangi, mempertemukan pihak yang kontra dengan KONI Banyuwangi, dan Menghadirkan Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi dan BPKAD meluruskan permasalahan tersebut.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Wawan Yadmadi mengatakan, pihaknya mengundang hadirkan para pecinta bola dan Kini, serta menghadirkan Bagian Hukum dan BPKAD ini, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.

“Saya ingin olah raga di Banyuwangi maju, dan tumbuh. Tidak usah saling menyalahkan,” ujar Wawan Yadmadi usai menggelar pertemuan, Rabu (28/8/2019) siang.

Yang harus diperhatikan, lanjut Wawan Yadmadi untuk memajukan olah raga di Banyuwangi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Perlu kebersamaan dan saling membantu. Tidak saling menyalahkan, agar yang diinginkan masyarakat Banyuwangi terwujud.

“Mari kita satukan pikiran, dan kekuatan agar olah raga di Banyuwangi ini bisa maju. Tidak saling menyalahkan,” tegasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, kata Wawan Yadmadi, pihaknya berhasil melakukan mediasi dengan pihak terkait. Bahkan dalam mediasi tersebut, antara KONi dan penggiat olah raga sepakat akan saling menyempurnakan, dan menyampaikan hal ini ke KONI Provinsi Jawa Timur.

“Alhamdulillah, akhirnya permasalahan tersebut sudah bisa teratasi,” ucap Kadispora dengan lega. Harapan Kadispora, potensi olah raga di Banyuwangi sangat luar biasa, jika para penggiat olah raga dengan KONI Banyuwangi bisa sejalan, tidak saling menyalahkan, ke depannya, prestasi ola raga Banyuwangi akan lebih baik.

“Olah raga di Banyuwangi ini sangat luar biasa, kalau ditangani dengan baik hasilnya akan luar biasa, maka dari itu saya harap mari kita tangani bersama, dan tidak saling menyalahkan, demi memajukan olah raga di Banyuwangi,” harapnya. (ras/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending