Connect with us

Banyuwangi

KONI Jatim Bantah Isu Pembubaran Musorkab KONI Banyuwangi

Diterbitkan

||

Ketua Harian KONI Jatim, M Nabil. (tut)

Memontum Banyuwangi – Meski mendapat perlawanan dari penggiat olah raga, pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kabupaten Banyuwangi tetap berjalan dengan kondusif.

Adanya dugaan melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggran Rumah Tanggangga (ART) dalam pelaksanaan Musorkab ini, bahkan akan dilaporkan ke penegak hukum oleh penggiat olah raga. KONI Jawa Timur memastikan Pelaksanaan Musorkab tersebut tidak melanggar aturan, dan legal.

Ketua harian KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan, Musorkab yang digelar oleh KONI Banyuwangi tidak melanggar aturan. Hanya Pelaksanaannya dipercepat dari agenda pelaksanaanya, yang sedianya digelar pada bulan Februari 2020, diajukan pada bulan September.

“Usulan pengajuan Musorkab ini, terkait pengajuan pengunduran diri ketua KONI Banyuwangi, Michael yang menjadi anggota DPRD. Karena tidak boleh merangkap jabatan, akhirnya pak Michael mengundurkan diri, sehingga Musorkab ini dipercepat. Dan pelaksanaan Musorkab itu hanya kurang 4 bulan saja, dari jadwal Musorkab yang digelar hari ini,” ujar M. Nabil usai membuka acara Musorkab, bertempat di tempat wisata Alam Indah Lestari (AIL), Minggu (1/9/2019) siang.

M. Nabil mencotohkan, KONI pusat dahulu pernah melaksanakan Musyawarah Olah Raga Nasional (Musornas) dipercepat, bahkan saat itu dilaksanakan 6 bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Mundurnya ketua KONI Pusat saat itu bukan karena jabatan. Sehingga dilakukan percepatan Musornas.

“Sudah sesuai aturan, sudah normal, ada kegiatan, ada musyawarah olahraga kabupaten, kemudian ada pergantian kepengurusan. Jadi ini dipercepat dan selisihnya juga tidak terlalu lama. Tidak ada larangan untuk mempercepat kegiatan ini,” tegasnya.

Terkait adanya isu, jika KONI Jatim tidak merestui Musorkab ini. M. Nabil menjawab dengan tegas jika kehadirannya ke Banyuwangi dalam rangka menghadiri Musorkab.

“Saya datang ke acara Musorkab ini bukan atas nama pribadi. Tapi mewakili KONI Jatim, dan membawa surat mandat untuk membuka Musorkab. Isu adanya pembubaran Musorkab itu tidak benar,” bantahnya.

Lebih lanjut M Nabil menjelaskan, terkait surat pengunduran diri Michael sebagai ketua KONI Banyuwangi. KONI Jatim meminta agar Michael tidak mengundurkan diri, dan melanjutkan sisa jabatan serta melaksanakan percepatan Musorkab.

Dalam tradisi KONI tidak ada istilah mengundurkan diri, dan rata-rata menyelesaikan jabatan sampai massa jabatannya berakhir, dan mengadakan pergantian pengurus seperti yang dilaksanakan hari ini.

“Yang utama ada pertanggungjawaban yang harus diselesaikan secara organisatoris, seperti menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada KONI Jatim selaku pemberi SK,” paparnya. (tut/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending