Memontum Blitar – Menjelang akhir tahun 2019 ini Kabupaten Blitar mendapat bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan senilai Rp 2.187.500.000 ini berasal dari Bank Dunia untuk 125 unit rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar, Agus Santoso mengatakan, sebanyak 125 unit rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan pembangunan itu berada di Kecamatan Panggungrejo. Seperti di Desa Panggungrejo, Kaligambir, Serang, Kalitengah, Sumbersih, dan lain-lain.

“Program bantuan dari bank dunia bernama National Housing Affordable Program (NHAF). Nah, sasarannya sudah ditentukan oleh pihak bank dunia. Kita tinggal memfasilitasi dan mengawasi,” kata Agus Santoso.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, masing-masing rumah mendapat bantuan Rp 17,5 juta. Adapun rincian penggunaannya sama seperti bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah, yakni senilai Rp 2,5 juta diberikan kepada tukang bangunan, sisanya Rp 15 juta dibelikan material bahan bangunan.

“Secara umum semuanya sama dengan bantuan yang kita berikan, baik rincian penggunaan anggarannya maupun proses pencairannya,” ujarnya.

Agus menambahkan, pembangunan RTLH bantuan dari Bank Dunia ini harus selesai tahun ini. Rencananya, bulan ini akan dimulai dengan melakukan verififasi lapangan.

“Kalau untuk pemdamping juga sudah dilatih di Lamongan beberala waktu lalu,” pungkas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar. (jar/yan)

Memontum Blitar – Dua pembangunan jalan di Kota Blitar tahun 2019 ini masuk kategori proyek besar, yakni di jalan Halmahera dan jalan Maluku. Pembangunan dua jalan itu baru dimulai awal Agustus lalu. Ditargetkan, pertengahan Desember 2019 pembangunan sudah selesai. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar, Joko Pratomo.

“Dua proyek pembangunan di jalan Maluku dan jalan Halmahera sudah mulai dikerjakan. Sesuai kontrak, pertengahan Desember nanti harus selesai,” kata Joko Pratomo, Kamis (5/9/2019).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, dua proyek pembangunan itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, masing-masing digelontor sekitar Rp 5 miliar. Menurutnya, dengan gelontoran anggaran yang cukup besar itu memang dimaksudkan agar pembangunan bisa maksimal.

“Pembangunan jalan ini kita lakukan tidak setengah-setengah. Dilokasi kita gali, kemudian dicor, baru dilapisi hot mix. Karena kita melihat jalur itu saat ini banyak digunakan pengguna jalan,” ujarnya.

Joko mengaku pembangunan sedikit molor. Namun kendalanya bukan karena teknis, melainkan sosial masyarakat. Dimana perlu adanya sosialisasi maupun koordinasi dengan masyarakat terkait waktu pembangunan. Mengingat banyak kegiatan dilakukan masyarakat karena bertepatan dengan bulan Agustus.

“Kita juga koordinasi dengan masyarakat, kan ada buka tutup jalan disana. Jadi agar lalu lintas berjalan lancar, kita harus berkomunikasi dengan semua pihak,” pungkasnya. (jar/yan)

Memontum Blitar—-Sebanyak 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kabupaten Blitar masuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019. Empat diantaranya merupakan Raperda usulan dari komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Blitar.

Setelah melalui Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Blitar, Senin (04/01/2019), akhirnya disepakati empat Raperda yang terdiri dari usulan Komisi I terkait Perubahan Perda nomor 8 tahun 2013 tentang perizinan, Komisi II tentang Perlindungan Petani, Komisi III tentang alat penerangan jalan, dan Komisi IV tentang upaya kesehatan disepakati untuk dibahas.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, empat Raperda usulan komisi-komisi DPRD Kabupaten Blitar sudah menjadi Raperda inisiatif dewan. Itu setelah ada persetujuan dalam Rapat Paripurna khusus dengan beberapa agenda, mulai dari penyampaian Raperda dari pengusul, tanggapan fraksi-fraksi, serta tanggapan pengusul.

“Tadi sudah disampaikan oleh setiap komisi tentang penjelasan Raperdanya. Semua fraksi akhirnya juga menyetujui agar empat Raperda itu dibahas,” kata Suwito Saren usai Rapat Paripurna.

Lebih lanjut Suwito menjelaskan, dengan adanya persetujuan dalam rapat paripurna, maka empat Raperda siap dibahas. Sementara tahapan selanjutnya, pihaknya akan menyampaikanya ke Bupati Blitar. Setelah pembahasan dari Bupati selesai dan dikirim kembali ke dewan, baru akan dibentuk pansus untuk menindaklanjutinya.

“Empat Raperda itu segera kita kirim ke Bupati, agar nantinya kita segera bisa membentuk Pansus untuk membahasanya. Biasanya pansus akan kita beri waktu sebulan untuk membahasnya,” jelasnya.

Dihari yang sama DPRD Kabupaten Blitar juga menggelar Rapat Paripurna khusus dengan agenda penyampaian laporan pansus pembahas tata tertib DPRD dilanjutkan persetujuan dan penetapan menjadi peraturan DPRD. (fjr/yan)