Pemerintahan

Pengukuhan Guru Besar Polinema
lenjag

ULP Sidoarjo Bermasalah Lagi, Giliran Paket Pembangunan Sarpras MPP dan Landscape SSC Rp 11, 95 M (1/bersambung)

  • Rabu, 11 September 2019 | 09:25
  • / 11 Muharram 1441
ULP Sidoarjo Bermasalah Lagi, Giliran  Paket  Pembangunan Sarpras MPP dan Landscape  SSC Rp 11, 95 M (1/bersambung)
LURUK - Sejumlah pengurus dan anggota Asosiasi Kontraktor Sidoarjo meluruk PPKom Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Pokja ULP Pemkab Sidoarjo, Senin (01/07/2019). (wan)

Memontum Sidoarjo – Walau pernah didemo puluhan kontraktor (rekanan) yang mewakili sejumlah pengurus dan anggota asosiasi, Senin (1/7/2019) tak membuat ciut nyali Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Sidoarjo. Buktinya pasca diunjuk rasa kontraktor jasa kontruksi masih saja melakukan kesalahan administrasi hingga merugikan kontraktor yang memasukan penawaran lelang. Seperti pada lelang proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Kedunguling, Deesa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo.

Dalam lelang proyek dengan Pagu Rp 3,465 miliar dan HPS Rp 3,464 miliar itu justru dimenangkan CV Barokah Abadi yang beralamatkan di Desa Balongtani, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dengan nilai penawaran Rp 2,778 miliar. Padahal, rekanannya ini nomor 11 dari daftar rekanan yang lolos verifikasi dan ikut mendaftar dalam proyek ini.

Terbaru ULP diduga melakukan kesalahan adminitrasi atas lelang proyek Pembangunan Sarpras MPP dan Landscape SSC Rp11, 95 M. Proyek ini seperti tertera dalam BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan ) nomor 027/9.6.20/TENDER/POKJA PEMILIHAN.315/2019. Dalam dokumen lelang itu disebutkan jika lelang paket ini diikuti 31 peserta. Dan hingga hari terakhir yang memasukan dokumen hanya 2 peserta.

Ketua LSM Gerah (Gerakan Rakyat Hebat) Jim Darwin menduga ULP telah melakukan kasalahan adminitrasi yang fatal. “ Kalau lelang ini dipaksakan jalan terus, ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung ULP dan PPKom ,” katanya.

Keberanian ini, lanjut Jim menandakan jika ULP memang punya nyali, buktinya setelah didemo anggota asosiasi masih saja berani memenangkan kontraktor terterntu. Padahal beberapa waktu lalu puluhan kontrantor yang mewakili sejumlah pengurus dan anggota asosiasi meluruk Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Sidoarjo. Senin (01/07/2019).

Ini menyusul, adanya syarat dalam lelang yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu.

Selain itu, ada sekitar 5 rekanan dengan catatan 7 CV yang mengetahui adanya syarat baru itu. Mereka menduga adanya dugaan kongkalikong antara 5 rekananan itu dengan PPKom Dinas PU dan Pokja di ULP Pemkab Sidoarjo.

Dalam mempertanyakan ketidakadilan syarat mengikuti lelang itu, para kontraktor ini mewakili organisasinya masing-masing. Diantaranya asosiasi kontraktor mulai Gapensi, Apakindo, Gapeknas, Gapeksindo, dan Askanas.

Rombongan rekanan ini di Dinas PU ditemui Kabid Pengairan, Ir Bambang Tjatur dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Yudi Tetra Hastoto. Sedangkan di ULP mereka ditemui, salah seorang pejabat ULP, Moch Solichan.

“Karena adanya syarat lelang tanpa sosialisasi itu membuat ratusan rekanan resah. Karena mereka akan jadi penonton kalau aturan baru itu diterapkan. Karena akan menguntungkan 5 rekanan yang sudah mengurus syarat baru itu sejak April 2019 lalu,” terang H Mursidi, Senin (1/7/2019).

Mursidi menduga adanya dugaan permainan PPKom dalam menerapkan syarat lelang baru itu. Alasannya, lantaran hanya 5 rekanan itu yang mengetahui syarat baru itu dan kelimanya sudah mengurusnya.

“Kalau tak diademdum aturan dan syarat baru itu bisa jadi puluhan proyek hanya dibagi untuk kelima rekanan itu,” ungkapnya. (ari/fan/yan)

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional