Connect with us

Bondowoso

Ahmad Dhafir Kembali Nahkodai DPRD Bondowoso 2019-2024

Diterbitkan

||

H Ahmad Dhafir Ketua DPRD Bondowoso 2019-2024

Memontum Bondowoso – H. Ahmad Dhafir kembali menahkodai Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Bondowoso definitif periode 2019-2024. Kepastian Dhafir menjabat ketua DPRD, ini saat Rapat Paripurna Internal Pengumuman Penetapan 4 Nama Pimpinan DPRD Bondowoso definitif 2019-2024 di Ruang Paripurna Gedung DPRD setempat, Rabu (11/9./2019).

Sebagai nahkoda DPRD Bondowoso, ini merupakan kali keempat dipegang Dhafir. Sebelumnya, Ketua DPC PKB Bondowoso sudah tiga kali dipercaya menjabat Ketua DPRD. Yakni, periode 2004-2009 lewat PKB, 2009-2014 melalui PKNU, dan 2014-2018 kembali mewakili PKB. Pada periode 2019-2024, ini Dhafir kembali ditetapkan Ketua DPRD, setelah diusulkan PKB sebagai partai politik (parpol) peraih kursi terbanyak di DPRD Bondowoso, yakni 14 kursi.

Sinung Sudrajad, Wakil Ketua DPRD Bondowoso 2019-2024

Sinung Sudrajad, Wakil Ketua DPRD Bondowoso 2019-2024

Tiga nama pimpinan definitif yang dipercaya menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Tape –julukan Bondowoso- periode 2019-2024 mendampingi Dhafir adalah, Sinung Sudrajad dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), H. Buchori Mun’im dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan H. Supriyadi dari Partai Golongan Karya (P.Golkar). Keempat nama, ini diusulkan 4 parpol peraih kursi terbanyak di DPRD Bondowoso pada Pemilu Serentak 2019, yakni PKB 14 kursi, PDI-P 7 kursi, PPP dan Golkar sama-sama 6 kursi.

”Oleh karena itu, pimpinan DPRD Bondowoso sementara pada Rabu ini (11/9/2019) menggelar rapat paripurna pengumuman penetapan empat nama pimpinan definitif 2019-2024. Karena, empat parpol yang berhak atas kursi pimpinan DSPRD sudah membalas surat permintaan Ketua DPRD Bondowoso sementara menyerahkan surat rekomendasi dari DPP masing-masing untuk nama calon yang ditetapkan sebagai pimpinan definitif ke Sekretariat DPRD,” kata Agus Winarno, Plt. Sekretaris DPRD Bondowoso, Rabu (11/9/2019).

Penetapan ketua dan tiga wakil ketua DPRD definitif, ini dituangkan dalam berita acara DPRD yang ditanda tangani Ketua dan Wakil Ketua DPRD sementara, H.Ahmad Dhafir dan M. Irsan M.Bachtiar. Seluruh anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna internal tertutup yang dipimpinan ketua dan wakil ketua sementara Dhafir dan Irsan menyetujui hasil keputusan penetapan empat pimpinan DPRD definitif.

H Buchori Mun’im, Wakil Ketua DPRD Bondowoso 2019-2024

H Buchori Mun’im, Wakil Ketua DPRD Bondowoso 2019-2024

”Selanjutnya berita acara penetapan ketua dan tiga wakil ketua DPRD Bondowoso periode 2019-2024 diserahkan Gubernur Jatim melalui Bupati Bondowoso untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan,” jelas Agus.

Dhafir usai ditetapkan Ketua DPRD Bondowoso definitif melalui rapat paripurna internal mengatakan, dirinya sebagai Ketua DPRD Bondowoso sementara bersama Wakil Ketua Sementara M. Irsan M. Bachtiar sudah melaksanakan dua tugas pokok. Yakni, paripurna internal pembentukan enam fraksi plus ketua fraksi dan paripurna internal penetapan empat pimpinan DPRD definitif.

H Supriyadi, Wakil Ketua DPRD Bondowoso 2019-2024

H Supriyadi, Wakil Ketua DPRD Bondowoso 2019-2024

”Sekarang saya berharap SK Gubernur Jatim tentang pengangkatan pimpinan iDPRD Banyuwangi definitif periode 2019-2024 cepat selesai. Sehingga paripurna istimewa pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD segera dilaksanakan dan pimpinan DPRD definitif bisa segera memimpin pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” kata Dhafir. (ido/yan)

 

Bondowoso

Pemkab Bondowoso Naikkan Gaji 67 Tenaga Honorer K1

Diterbitkan

||

SUMRINGAH: Pemkab Bondowoso akhirnya menaikkanm gaji 67 tenaga honorer K1 yang mengabdi di sejumlah OPD

Memontum Bondowoso – Setelah menunggu cukup lama dan tidak adanya kepastian, akhirnya sebanyak 67 tenaga honorer kategori 1 (K1) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendapat angin segar. Ini karena, pemkab menaikkan gaji mereka dengan nilai yang lebih layak.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ahmad Prayitno mengatakan, Pemkab Bondowoso menaikkan gaji 67 tenaga honorer K1 tersebut, sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019. ”Dalam Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019, ini pemkab menaikkan gaji tenaga honorer di sejumlah OPD, yang jumlahnya sebanyak 67 orang,” katanya.

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Ahmad Prayitno didampingi sejumlah pejabat utama BKD setempat

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Ahmad Prayitno didampingi sejumlah pejabat utama BKD setempat

Ke-67 tenaga honorer K1 tersebut, lanjut Ahmad Prayitno, terdiri dari 5 dokter dan sisanya pegawai non PNS di sejumlah OPD pemkab. Kenaikan gaji mereka didasarkan pada ijazah terakhir masing-masing dan terhitung mulai 1 Oktober 2019.

”Untuk gaji dokter Rp 3 juta per bulan, tenaga honorer S1 Rp 1.750.000,00 per bulan, tenaga honorer S1 Rp 1,5 juta per bulan, tenaga honorer D3 Rp 1.250.00,00 per bulan, tenaga honorer SMA Rp 1 juta per bulan, dan tenaga honorer SMP/SD Rp 750 ribu per bulan,” ujarnya.

Ahmad Prayitno juga menjelaskan, anggaran kenaikan gaji 67 tenaga honorer K1 bersumber dari APBD Bondowoso. Karena, mereka merupakan tenaga honorer Bondowoso yang gajinya dibiayai APBD Bondowoso.

”Mereka tenaga honorer K1 yang bekerja di OPD Pemkab Bondowoso sejak 2005 atau sebelum pemerintahan Presiden Jokowi secara terus menerus. Oleh karena itu, melalui Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019, pemkab menaikkan gaji mereka,” jelasnya.

Selain menaikkan gaji tenaga honorer K1, menurut Ahmad Prayitno, dalam Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019 juga menjelaskan tenaga honorer K1 yang memasuki masa pensiun.

”Tenaga honorer K1 yang penisun berdasarkan perbup, ini adalah yang usia sudah 58 tahun pada tahun, ini dan pemkab memberikan uang pensangon sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp 10 juta,” pungkas pejabat yang juga menjabat Kepala Bakesbangpol Bondowoso ini. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bondowoso

Hingga Akhir September 2019, Baru Dua Kecamatan di Bondowoso Lunasi PBB-P2 Seratus Persen

Diterbitkan

||

Sekda Bondowoso H. Syaifullah didampingi Kepala Bapenda Endang Hardiyanti saat evaluasi pelunasan PBB-P2 2019 di kecamatan-kecamatan

Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus bekerja keras untuk merealisasi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2019 sebesar Rp 15,6 miliar. Karena, berdasarkan data Bapenda hingga 23 September 2019, baru dua kecamatan dari total 23 kecamatan di Bondowoso yang sudah melunasi pembayaran PBB-P2 mencapai 100 persen.

Kabid PBB-P2 dan BPHTP Bapenda Bondowoso, M.Kusno mengatakan, dua kecamatan di Bondowoso yang sudah melunasi PBB-P2 2019 mencapai 100 persen adalah Kecamatan Curahdami dan Klabang. Sedangkan, 21 kecamatan lainnya belum melunasi PBB-P2 2019 hingga 100 persen.

Sekda Bondowoso H.Syaifullah dengan Kepala Bapenda Endang Hardiyanti

Sekda Bondowoso H.Syaifullah dengan Kepala Bapenda Endang Hardiyanti

”Hingga mendekati akhir September 2019, realisasi pembayaran PBB-P2 tahun 2019 sekitar Rp 7 miliar atau 44,89 persen dari realisasi target Rp 15,6 miliar, yang mana dari 23 kecamatan di Bondowoso, baru dua kecamatan yang sudah lunas 100 persen,” katanya.

Dua kecamatan yang sudah melunasi 100 persen, itu menurut Kusno, menunjukan tingkat kesadaran masyarakatnya sudah tinggi dalam membayar PBB-P2 dari kecamatan lainnya. Selain itu, peran camat dan kepala desa (kades) di dua kecamatan tersebut dalam memaksimalkan penagihan pada masyarakat sangat besar untuk merealisasikam pelunasan PBB-P2 100 persen.

”Kami berharap kecamatan dan desa serta kelurahan yang belum melunasi 100 persen, untuk memaksimalkan penagihan PBB-P2 kepada masyarakat. Karena, pajak ini nantinya digunakan untuk pembangunan di Bondowoso,” jelasnya.

Namun, Kusno mengaku, pihaknya tidak bisa memberikan punishment pada kecamatan dan desa mapun kelurahan yang belum melunasi PBB-P2 100 persen. Karena, tidak ada paying hukum untuk memberikan punishment.

”Yang kita lakukan adalah memberikan motivasi kepada kecamatan dan desa serta kelurahan yang belum melakukan pelunasan PBB-P2 100 persen. Selain itu, kami juga memberikan reward kepada kecamatan dan desa serta kelurahan yang telah berhasil melunasi PBB-P2 100 persen,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, H. Syaifullah menyatakan dirinya terus memantau penarikan PBB-P2 2019 secara rutin. Karena, PBB-P2 tahun, ini menjadi atensi bagi sekda pertama asal Bondowoso ini.

”Ini saya lakukan, karena PBB-P2 sangat penting bagi penyerapan anggaran untuk pembangunan di Bondowoso. Makanya, saya berharap dari target PBB-P2 tahun 2019 sebesar Rp 15,6 miliar, kita bisa melakukan penarikan mendekati 100 persen, ya setidaknya Rp 14 miliar. Tapi, kalau bisa terrealiasi 100 persen,” katanya.

Kepala Bapenda Bondowoso Endang Hardiyanti menambahkan, dalam memudahkan masyarakat membayar PBB-P2, Bapenda sudah membuat pembayaran pajak melalui Aplikasi PBB Android. Pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ini adalah Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) .

”Jadi para wajib pajak membayarnya ke rekening kas umum daerah dengan menyebut nomor NJOP nya. Cuma sekarang, ini masih banyak masyarakat wajib pajak yang titip bayar pajak ke perangkat desa,” tambahnya. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bondowoso

Perajin Kuningan di Bondowoso Harus Kreatif Tingkatkan Produksi

Diterbitkan

||

Sigit Purnomo, Kepala Diskoperindag Bondowoso saat membuka Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pelaku IKM Kerajinan Kuningan Bondowoso 2019

Memontum Bondowoso – Perajin kuningan di Bondowoso, Jawa Timur (Jatim) harus kreatif dalam meningkatkan produksi yang dikelolanya. Karena, dengan kreativitas, perajin akan menciptakan motif atau desain kerajinan kuningan yang menarik dan bisa meningkatkan produksi.

Kepala Dinas Kopersi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Sigit Purnomop menyampaikan hal itu saat membuka Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kerajinan Kuningan 2019 di Aula Rumah Kreatif Bondowoso (RKB), Senin (23/9/2019). Pelatihan ini diikuti puluhan pelaku IKM dan pelaku usaha pemula kerajinan kuningan di Kota Tape –julukan Bondowoso-.

Sigit mengatakan, untuk meningkatkan produksi kerajinan kuningan, pelaku atau perajin harus kreatif membuat motif atau desain agar menarik pembeli atau konsumen.

”Untuk itu, saya mengajak semua peserta pelatihan agar benar-benar mengikuti dan memperhatikan apa yang disampaikan narasumber yang merupakan merupakan seorang disainer tingkat nasional. Karena, saya berharap peserta bisa menerjemahkan arahan narasumber dan mempraktekkan pada produksi industri logam kuningan yang dikelola,” katanya.

Mengenai permodalan, mantan Kepala Bapemas, Bakesbangpol, dan Diparporahub Bonodowoso, ini mengungkapkan, diskoperindag akan membantu dengan memfasilitasi ke perbankan.

”Karena, masalah permodalan, ini diskoperindag tidak memiliki wewenang memberikan modal pada IKM maupun pelaku usaha lainnya. Kita bisa membantu pelaku usaha untuk permodalan melalui perbankan,” ungkanpnya.

Sementara Dr. Poniman narasumber dari Universitas Negeri Malang mengatakan, Bondowoso sangat potensial bagi pengembangan dan peningkatan produksi kerajinan kuningan.

”Untuk itu, perajin kuningan di Bondowoso harus kreatif dalam memproduksi kerajinan kuningan, agar menarik dan memiliki nilai jual,” katanya didampingi. Jabid Perindustrian, Agung Nur Hidayat dan Kasi IKM Deky Handy Prastyo.

Karena itu, Poniman berharap peserta pelatihan yang merupakan perajin kuningan di Bondowoso bisa menjadi perajin kreatif. Dan, untuk menjadi perajin kreatif yang bisa meningkatkan produksi, tidak harus mengeluarkan biaya besar.

”Seperti membuat alat pencetak, tidak perlu dengan biaya yang besar. Kita cukup membuat dengan tanah liat yang biayanya murah. Tapi, kalau motif atau desain alat cetak menarik dan bagus, produksi kerajinan kuningan pasti bagus dan bisa meningkatkan produksi,” ujarnya. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending