Connect with us

Kota Malang

JNE Bawa UMKM Malang ke Era Ekonomi Digital, Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Diterbitkan

||

Dias Satria, pemilik Kopi Jago, Kepala Dinas Koperasi dan dan Usaha Mikro Kota Malang dan Whindiarto Yudhistiro, head of sales marketing JNE Malang saat menjadi pembicara di JNE Kopiwriting. (gie)

Memontum Kota Malang – Penggiat UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Malang cukup besar. Dari data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, tercatat ada 90 ribu UMKM di Kota Malang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang Dra Tri Widyani Pangestu MSi, dalam acara Kopiwriting JNE dengan tema “Membawa UMKM Lokal Ke Era Ekonomi Digital” pada Rabu (11/9/2019) sore di Vargo Kitchen Jl. Borobudur, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Menurut Tri Widyani, Kota Malang memiliki peluang yang besar dalam pengembangan UMKM. “Kota Malang adalah kota pendidikan, kota wisata, sangat menunjang kalau Kota Malang menjadi bumi nya UMKM. Pasarnya luar biasa. Hal ini seperti misi Walikota Malang, menempatkan perekonomian kerakyatan yang dikembangkan ke arah ekonomi kreatif,” ujar Tri Widyani.

Namun para pejuang UKM tetap memerlukan pendampingan terkait persoalan pengembangan. ” UKM ternyata perlu pendampingan. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki klinik bisnis yang menangani persoalan dan pengembangan UKM.

Ada 4 permasalahan yang dihadipi oleh para pejuang UKM yakni masalah kualitas produk, standarisasi, pembiayaan dan pemasaran. Kendala di Packaging, branding dan pemasaran lemah. Oleh karena itu penggiat UKM perlu adanya pendampingan.” ujar Tri Widyani.

UMKM di Kota Malang yang saat ini terus berkembang diantaranya bisnis kuliner, fashion, kerajinan dan bidang digital seperti game dan animasi. ” Kami terus berdayakan bagaimana market UKM pemasarannya juga handal hingga keluar negeri,” ujar Tri Widyani.

Sementara itu, Kepala Cabang JNE Malang, Windhu Abiworo mengatakan bahwa JNE Malang telah memiliki inovasi yang dihadirkan untuk membantu pelaku UKM agar semakin terus berkembang. Melalui program rumah UMKM, JNE akan semaksimal mungkin membantu pelaku UKM agar semakin berkembang hingga bisa memasarkan produknya hingga ke luar negeri.

“JNE Malang saat ini memiliki program ”Rumah UMKM” yang bekerja sama dengan beberapa dinas pemerintahan untuk pemberian materi, pelatihan, coaching clinic berupa branding, packaging, dan digital marketing. Ini untuk mendukung pelaku UMKM agar semakin berkembang di era ekonomi digital,” ungkap Windhu.

Diantaranya menghadirkan Warehousing Management System yang mampu menangani proses pickup, racking, packing, labeling AWB, ready to shipper, sehingga memudahkan berbagai proses distribusi. Selain itu, para pelaku UMKM juga diajak untuk berani go international dengan program ”Ekspor Lebih Mudah” ke seluruh dunia.

Ditambahkan oleh Whindiarto Yudhistiro, head of sales marketing JNE Malang, bahwa pihaknya akan memberikan potensi positif dengan hadirnya rumah UMKM.

“Kita bahkan akan masuk ke tingkat kelurahan. Bisa dengan bekerja sama dengan Karang taruna, komunitas-komunitas untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UKM. Kita akan membuka kelas-kelas pelatihan. Kita upayakan pelaku UKM bisa terua berkembang dari 1.0 sampai 4.0. Pengajarannya mulai nol hingga mereka bisa ekspor,” ujar Whindiarto Yudhistiro.

Pengajarannya sampai hal-hal terkecil bagaimana suatu produk bisa menarik konsumen hingga laku di pasaran. ” Mengambil foto untuk ditampilkan di IG juga sangat penting menarik perhatian pembeli. Pelaku UKM juga kita ajarkan pengambilan foto termasuk efek pencahayaan nya sehingga bisa menarik saat ditampilkan di IG. Pelatihan-pelatihan juga kami hadirkan pera pelaku usaha yang sudah sukses, karena yang kita bicarakan adalah realitas di lapangan. Akan kita branding bagaimana produk UKM bisa laku di pasaran. Bagaimana produk dikemas sehingga sangat menarik. JNE akan memfasilitasinya. Untuk kelas internasional akan kita mulai akhir 2019 supaya produk pelaku UKM bisa dipasarkan juga ke luar negeri,” Whindiarto.

Dalam kopiwriting ini juga hadir Dias Satria Pemilik Kopi Jago & Jagoan Indonesia , sebagai pembicara. Pengusaha muda ini memberikan pengalaman dan motivasi kepada para pelaku UKM untuk terus mengembangkan usaha sekreatif mungkin untuk bisa diterima di pasaran. (gie/yan)

 

Kota Malang

Kembangkan Perekonomian, Walikota Sutiaji Support Penuh BMPD MPP

Diterbitkan

||

Kembangkan Perekonomian, Walikota Sutiaji Support Penuh BMPD MPP

Memontum Kota Malang – Malam Keakraban Badan Musyawarah Perbankan Daerah Malang raya Pasuruan Probolinggo (BMPD MPP) yang digelar di Ballroom Hotel Aria Gajayana pada hari Rabu malam tanggal 25 September 2019 berlangsung meriah.

Walikota Malang, H. Sutiaji dan Ketua TP PKK Kota Malang, Hj. Widayati Sutiaji berkesempatan hadir memberikan dukungannya atas kegiatan yang telah berlangsung. Bukan hanya itu, Walikota Sutiaji juga mendukung penuh program kerja BMPD MPP serta kinerja perbankan khususnya di Kota Malang dalam rangka mensukseskan pembangunan.

“Saya berharap agar sinergitas serta jalinan kerjasama yang kita bangun melalui program pentahelix dapat terus terjaga serta kita tingkatkan” ujar Sutiaji di sela-sela sambutannya.

Ia juga berharap dengan banyaknya perbankan yang ada di Kota Malang maka iklim perekonomian di Kota Malang semakin membaik, sehingga investasi yang masuk juga makin meningkat.

“Pengembangan ekonomi mikro juga harus menjadi perhatian kita bersama, saya menaruh harapan besar akan kredit usaha kecil menengah dapat terus digelontorkan demi mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang” kata pria berkacamata tersebut.

Kota Malang, lanjut Sutiaji telah ditetapkan sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia; sehingga saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya sektor perbankan untuk dapat turut serta mensukseskan hal tersebut.

Sementara itu, Azka Subhan Ketua BMPD MPP yang juga Kepala Bank Indonesia Malang menjelaskan bahwa kegiatan malam keakraban ini dilaksanakan juga dalam rangka memperkuat jalinan silaturahmi antara anggota BMPD MPP agar kinerja dan kreativitas dapat terus ditingkatkan. (hms/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Usai Lengkapi AKD, DPRD Kota Malang Tancap Gas

Diterbitkan

||

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimza

Memontum Malang – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang langsung tancap gas untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal itu ditunjukan dengan telah resmi dibentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehari setelah pelantikan jajaran pimpinan DPRD Kota Malang pada Senin (23/9/2019) lalu.

Pengesahan AKD DPRD Kota Malang sendiri dilaksanakan dalam rapat internal pada Selasa (24/9/2019) pagi di Kantor DPRD Kota Malang. Dari pengesahan tersebut terdapat masing-masing empat komisi dan empat badan yang ada di DPRD Kota Malang.

Dari penegesahan tersebut terdapat hasil yakni Komisi A dipimpin oleh Eddy Widjanarko dari Fraksi Golkar, Komisi B dipimpin oleh Trio Agus dari Fraksi PKS, Komisi C dipimpin oleh H Fathol Arifin dari Fraksi PKB, Sedangkan dari Komisi D dipimpin oleh Wanedi Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, untuk Badan Kehormatan dipimpin oleh Kol (Purn) Djoko Hirtono dari Partai Gerindra. Sedangkan untuk Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dipimpin oleh Pujianto dari Fraksi Demokrat-PAN-Perindo. Sedangkan Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Penganggaran (Banggar) dipimpin oleh ketua dewan.

“Kami empat pimpinan merupakan koordinator masing-masing komisi. Sedangkan untuk Banmus dan Banggar itu secara otomatis kami yang memimpin,” ujar Made.

Made mengatakan, sebelum empat pimpinan DPRD Kota Malang dilantik, ia sudah berkoordinasi dengan partai agar pembentukan AKD bisa disiapkan lebih dulu. Menurutnya hal itu dimaksudkan agar setelah jajaran pimpinan DPRD Kota Malang dilantik, AKD juga siap untuk disahkan.

“Ya biar bisa langsung tancap gas, utamanya APBD TA 2020. Yang perlu dilakukan ialah melakukan orientasi internal pembahasan APBD 2020. Karena bulan November ini harus di dok,” imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta kepada segenap anggota dewan agar tidak melakukan kunjungan kerja dulu ke luar kota. Tak hanya itu, masih ada PR-PR lain yang sudah masuk dalam list kerja DPRD Kota Malang.

Di antaranya ialah pengesahan empat perda, pembangunan jembatan Kedungkandang, Malang Creative Center, Islamic Center dan tiga pasar tradisional.

“Untuk Perda saat sudah masuk tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tinggal kita menyesuaikan hasil evaluasi gubernur baru bisa langsung disahkan menjadi perda. Setelah itu kami akan turun di pengawasan,” pungkasnya. (man/gie)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Walikota Sutiaji Lontarkan “Rompi Warning Kinerja” di paparan Innovative Goverment Award 2019

Diterbitkan

||

Walikota Sutiaji Lontarkan Rompi Warning Kinerja di paparan Innovative Goverment Award 2019

Memontum Kota Malang – Sejumlah 5 provinsi, 15 kabupaten dan 11 kota lolos seleksi penilaian Innovative Goverment Award 2019 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri. Pemerintah pusat akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah terinovatif melalui Penghargaan Innovative Government Award (IGA).

Demikian diutarakan Matheos Tan, Kepala Pusat BPP Kemendagri, mengawali sesi pemaparan Kepala Daerah yang digelar 3 (tiga) hari, 25 s/d 27 September 2019 di Gedung B kompleks Kementerian Dalam Negeri RI, jl. Merdeka Utara.

Kota Malang, 1 dari 11 kota yang lolos seleksi verifikasi dan masuk pada sesi I pemaparan Kepala Daerah. Didampingi Plt. Kabarenlitbang Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Walikota Malang Sutiaji hadir secara langsung untuk memaparkan komitmen kota Malang dalam mengembangkan serta menumbuhkan budaya inovasi.

“Dengan strategi pentahelix, semangat berinovasi di kota Malang tidak melulu berlaku di kelembagaan pemerintahan. Tapi juga tumbuh kembang di masyarakat,” ujar Sutiaji dihadapan para tim juri.

Berbagai langkah inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya program Lelang Kinerja, menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian tim juri.

“Lelang kinerja ini bahkan sudah mulai dipelajari Pemerintah Pusat untuk coba diadop,” urai Pak Aji, walikota Malang akrab disapa.

Ini juga agar saya (pimpinan) tidak dzholim (semena mena) kepada Perangkat Daerah, karena mereka yang menentukan ukuran kinerja yang jadi kontrak kerjanya, imbuh pria ramah ini.

Satu lontaran Walikota Sutiaji, yang bikin tim juri tertawa sekaligus tertarik, saat alumni IAIN Malang ini menyatakan, bahwa akan segera diterapkan pola punishmen kepada ASN yg indisipliner dan juga Perangkat Daerah yang tidak memenuhi time line kinerja, dengan penggunaan rompi khusus.

“Rompi itu harus dikenakan dalam kurun waktu tertentu, dari mulai apel hingga aktifitas kerja harian, dimana di belakang rompi bisa tertulis “kinerja rendah, kinerja lambat, suka terlambat, dan lainnya,” urai Sutiaji, yang langsung disambut penuh tawa tim juri sekaligus antusias merespon.

Dalam IGA 2018, kota Malang baru mampu meraih ke 4 terinovatif. “Semoga di 2019 ini, kota Malang menggapai prestasi yang lebih baik lagi,” ujar Sutiaji, usai pemaparan.

Hadir selaku Tim Juri, M. Helmi Abidin dari UCLG ASPAC, Dr. Hadi Supratikta, MM dari Kemendagri ,, Dra. Elly dari LAN, Dr. Sitti Aminah, MSi dari Litbang Kemendagri, Dr. M. Amin dari Menristekdikti, dan Setiowiji dari LIPI. (hms/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending