Memontum Bondowoso – Kemarahan H. Syaifullah, SE, M.Si terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, sehari sebelum Bupati KH. Salwa Arifin melantiknya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) masih berbuntut panjang. Kepala BKD, Alun Taufana Sulistiyadi yang tidak terima dirinya dan sejumlah ASN BKD dimarahi Syaifullah, karena kurang cepat kerjanya dengan kata-kata kasar bernada ancaman, memutuskan mengundurkan diri dari jabatan kepala BKD.

Keputusan mengejutkan tersebut dibuktikan Alun dengan menghadap Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin di Pendapa Bupati setempat, pagi kemarin (31/7/2019). Didampingi Apil Sukarwan, Sekretaris BKD dan puluhan ASN BKD, Alun menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Kepala BKD kepada Bupati Salwa. Namun, orang nomor satu Pemkab Bondowoso, ini tidak memperkenankan Alun mengundurkan diri dari jabatan Kepala BKD.

”Saya tetap dengan pendirian saya mengundurkan diri dari jabatan Kepala BKD,” kata Alun usai menemui Bupati Salwa.

Selesai menyerahkan surat pengunduran diri pada Bupati Salwa, Alun bersama puluhan ASN BKD langsung menemui Wakil Bupati (Wabup) H. Irwan Bachtiar Rahmat di Pendapa Wabup Bondowoso, Jalan A. Yani. Alun menyampaikan sudah menghadap Bupati Salwa dan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Kepala BKD kepada Wabup Irwan. Namun, Wabup Irwan juga menolak pengunduran diri Alun dari jabatan Kepala BKD.

”Jika pengajuan pengunduran diri dari jabatan Kepala BKD tidak dikabulkan bapak bupati maupun wakil bupati, saya akan mengajukan pensiun dini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegasnya usai bertemu Wabup Irwan.

Keputusan tegas Alun mengundurkan diri, bukan tanpa alasan. Dia merasa Sekda Syaifullah selalu memojokkan BKD yang kurang cepat kerjanya dan menghambat.

”Tadi, saat apel pagi di kantor pemkab, pak Sekda menyinggung BKD kurang sigap dan kurang cepat kerjanya. Itu yang membuat saya merasa terpukul. Saya juga sempat diancam akan dibunuh. Ada rekamannya,” ujar Alun.

Hanya saja, dia tidak menjelaskan bentuk ancaman maupun siapa orang yang mengancam dirinya. Yang jelas, Alun tetap bersikukuh mengajukan pengunduran diri dari jabatan Kepala BKD. Bahkan, jika tidak dikabulkan, dia memilih mengajukan pensiun dini dari ASN. Sekda Bondowoso, Syaifullah mengatakan, dirinya belum mengetahui perihal surat pengunduran diri Alun dari jabatan Kepala BKD. Namun, menurut dia, pengunduran diri ASN ada aturannya.

”Bagaimana mau saya sikapi kalau tidak tahu. Kecuali surat pengunduran diri itu sudah di meja saya, baru bisa saya sikapi,”katanya.

Begitu juga mengenai ancaman membunuh, Syaifullah menegaskan tidak benar. Bahkan, dia berbalik bertanya, apakah dirinya sebagai anak guru SD bertampang pembunuh.

”Itu tidak benar. Adakah karakter membunuh di wajah saya. Tapi, silahkan, kalau mau mengundurkan diri. Itu kan hak orang. Tapi, saya ingatkan ASN ada aturan pengunduran diri,” jelasnya. (ido/yan)

 

Memontum Batu – Satpol PP Kota Batu berjanji akan menegakkan peraturan daerah kepada pemilik usaha yang tidak memiliki ijin secara lengkap mulai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha dll. Jika tidak Satpol PP berjanji langsung menutupnya. Seperti yang ada di Lovina Sambel Apel Karaoke Jalan Raya Tlekung, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo.

Hal itu diungkapkan oleh Sekertaris Satpol PP Kota Batu M. Nur Adhim, kebetulan hari ini, Rabu (30/1/2019), pihak Satpol sudah melayangkan surat dinas yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Batu (Perijinan). Isi surat sendiri, Satpol PP meminta data tempat usaha mana saja yang belum mengantongi ijin sesuai prosedur.

” Memang Satpol PP selaku penegak perda wajib menertibkan. Kenapa kami baru bertindak karena tidak ada laporan dari dinas perijinan. Jadi bukan kami tidak pro aktif dan tebang pilih. Kebetulan tadi kami meminta datanya ke dinas terkait dan segera kami lakukan pengecekan langsung ke lokasi,” ungkap Adhim kepada Memontum.com.

Selain IMB, tegas Adhim, tempat hiburan wajib memiliki beberapa ijin lain seperti Ijin Usaha rekomendasi dari Dinas Pariwisata dll. Lalu, jika sudah kami kantongi data dari dinas perijinan, Satpol PP segera memanggil dan memeriksa secara langsung beberapa tempat usaha yang diduga tidak memiliki ijin seperti Karaoke Lovina Sambel Apel dan tidak menutup kemungkinan karaoke lain yang ada di Kota Batu.

” Kita panggil, kita periksa sesuai tahapan aturan yang ada. Janji kami jika memang tidak lengkap kami akan menutup karaoke tersebut,” tegas Adhim.

Terpisah, Kepala DPMPTSP Kota Batu Bambang Kuncoro membenarkan jika Satpol PP sudah melayangkan surat ke pihaknya hari ini. Bambang menegaskan jika karaoke memang tidak memiliki ijin secara lengkap. Sesuai data Keterangan Rencana Kota (KRK) menyebut untuk guest house, kemudian IMB guest housenya belum selesai. Tapi untuk TDUP sudah dimiliki, yang mengkhawatirkan untuk ijin karaoke disana tidak ada.

” Itu sesuai data yang ada, jadi saya tegaskan Sambel Apel belum memiliki ijin karaoke dan belum merampungkan IMB guest housenya,” tutup Bambang. Hingga berita ini ditulis, pihak Karaoke Lovina Sambel Apel belum bisa dikonfirmasi. (bir/ yan)

 

Memontum Blitar – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Blitar memastikan bahwa jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini akan berkurang. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Blitar, Agus Santoso, pada 2018 lalu jumlah RTLH yang mendapat bantuan untuk diperbaiki berjumlah sekitar 650 unit.

“Anggaran bantuan perbaikan RTLH kan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS). Nah, untuk tahun ini anggarannya berkurang, jadi jumlah RTLH yang dapat bantuan untuk diperbaiki juga berkurang,” kata Agus Santoso.

Lebih lanjut Agus menuturkan, pada tahun ini ada 443 unit RTLH yang bakal mendapat bantuan untuk diperbaiki. Adapun rincian anggarannya, 190 unit berasal dari Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS), 169 unit berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 84 unit berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Dari 84 unit yang anggarannya berasal dari DAU, 15 diantaranya bakal diperbaiki melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD),” ujarnya.

Agus menambahkan, nantinya rata-rata rumah bakal mendapat anggaran senilai Rp 17,5 juta, dimana Rp 15 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

“Meskipun anggaran sudah dipastikan nominalnya, namun nanti untuk anggaran yang diberikan akan disesuaikan dengan masing-masing rumah tersebut,” pungkas Agus Santoso. (fjr/yan)