Connect with us

Lumajang

Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Lumajang Terus Berinovasi

Diterbitkan

||

Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Lumajang Terus Berinovasi

Memontum LumajangPemkab Lumajang terus berinovasi, sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat. Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML., saat memaparkan implementasi SAKIP dan refomasi birokrasi, pada acara Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pra-Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemkab. Lumajang Tahun 2019, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (23/09/2019).

Dalam kesempatan itu, ia menuturkan, penataan kelembagaan antar satu lembaga dengan yang lain, harus terkonsolidasi dengan baik. Sehingga, kinerjanya bisa diukur dalam konteks sebagai pelayan masyarakat.

Kemudian, berdasarkan database problematika kondisi geografi maupun demografi di Kab. Lumajang, Pemkab. Lumajang melakukan beberapa inovasi refomasi birokrasi, sebagai pengejawentahan Perpres Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, untuk mewujudkan ‘Good Governance’, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta melayani publik yang baik dan berkualitas.

Diantaranya, inovasi di bidang pelayanan publik, dengan membuat program Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan), Gadis Ayu (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu), dan suket pengganti E-KTP, pada sektor pelayanan administrasi kependudukan.

Di sektor pelayanan kesehatan, inovasi andalan yang telah dikembangkan ialah SUSI (Suami Siaga) dan Blood-Jek. Kedua inovasi tersebut, juga telah mendapatkan penghargaan internasional.

Untuk meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Lumajang, salah satu inovasi yang dikembangkan ialah GEMPITA (Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan) Desa. Inovasi tersebut, bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat desa, dengan mengikuti kejar Paket B atau C, bagi masyarakat yang putus sekolah.

Di bidang perijinan dan infrastruktur, ada inovasi IREK TAJAM (Ijin Reklamasi Setengah Jam), serta NGAPLING (Ngaspal Keliling), yakni program untuk membenahi jalan aspal yang rusak.

Dalam hal stabilitas keamanan, Pemkab. Lumajang telah bekerja sama dengan Polres Lumajang, untuk membentuk Satgas Keamanan Desa. Hasilnya, tingkat kriminalitas di Kab. Lumajang menurun.

Di sektor sosial, Pemkab. Lumajang berinovasi dengan membuat Griya Lansia, serta Santunan Kematian. ABG (Angkutan Bis Gratis), Apel Gratis (Angkutan Pelajar Gratis), dan PIKIR (Pengingat Kir), adalah beberapa inovasi di sektor perhubungan. Pada sektor DALDUK, KB, dan PP, terdapat inovasi Tahun Madu.

Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, SI GEMPAL (Aksi Gerakan Kembali ke Pangan Lokal), Surat Kesehatan Hewan Sehari Mesti Dadi, dan Pengembangan Pertanian Organik, merupakan inovasi unggulan yang saat ini telah dilaksanakan Pemkab. Lumajang. Selain itu, Pemkab. Lumajang juga berupaya untuk menjaga kualitas produk dari sulprus produksi padi dan beras.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, Pemkab. Lumajang juga telah membuat sistem Lapor Lumajang via aplikasi dan media sosial. Setiap laporan dari masyarakat, akan langsung ditindak lanjuti.

Selain inovasi Bank Sampah, sebagai upaya untuk mengelola sampah, terutama plastik, Pemkab. Lumajang juga telah membuat surat edaran, yang ditujukan kepada minimarket-minimarket, untuk tidak menggunakan kantong plastik.

Di bidang pengawasan, Pemkab. Lumajang siap mewadahi Whistle Blowing System, sesuai dengan Perbup Nomor 47 tahun 2018, tentang Juklak sistem penanganan pengaduan tipikor, pembangunan wilayah bebas korupsi, penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), melalui Perbup Nomor 24 Tahun 2010, evaluasi AKIP melalui Perbup Nomor 26 Tahun 2017 tentang Juklak evaluasi SAKIP, serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel, Pemkab. Lumajang berupaya mempersiapkan diri sebagai ‘Smart City’, yakni tata kelola ‘by system’, dalam hal Perencanaan (e-Musrembang), Penganggaran (e-Finance), Pelaksanaan (e-Procurement), dan Pelaporan (e-SAKIP Reviu).

“Jadi, nanti semua pengelolaannya by system, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pembayaran pajak,” ujarnya.

Namun, ia menuturkan, untuk mewujudkan Smart City tersebut, diperlukan SDM dengan kualitas yang mumpuni, yang mampu mengelola sistem tersebut. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM.

Di bidang kelembagaan, akan dilaksanakan evaluasi kelembagaan, agar tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih fungsi, beda tujuan, serta agar adaptif terhadap perubahan.

Di bidang tata laksana, Pemkab. Lumajang berupaya memenuhi 9 parameter uji kepatuhan yanblik dari ORI, penetapan proses bisnis dengan Keputusan Bupati, pembangunan dan pengembangan e-Goverment (SMART CITY), serta KIP(Keterbukaan Informasi Publik).

Untuk meningkatkan kualitas SDM dan perbaikan mental ASN, Pemkab. Lumajang telah meluncurkan aplikasi SiPerlu dan SIMAK. Aplikasi tersebut, sebagai monitor dan evaluasi kinerja ASN Pemkab. Lumajang. Tujuan lainnya, agar paradigma masyarakat terhadap kinerja ASN Pemkab. Lumajang berubah.

“Sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya kami itu melayani, terbuka, cepat bekerja,” ujarnya.

Di bidang peraturan perundang-undangan, Pemkab. Lumajang berupaya melakukan penataan pembentukan produk hukum, penguatan sistem informasi hukum, serta penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2016, tentang pembentukan produk hukum daerah.

Dengan dilaksanakannya seluruh inovasi sebagai upaya mereformasi birokrasi jalannya pemerintahan Kab. Lumajang, ia berharap, bisa terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, Nurkholis, S.Sos., M.Si., menjelaskan, kedatangannya bersama tim evaluator dari Prov. Jatim, bertugas mengevaluasi SAKIP serta melakukan pra-evaluasi reformasi birokrasi Pemkab. Lumajang.

Ia juga menuturkan, Kab. Lumajang saat ini berada di peringkat ke-33 dari 38 provinsi se-Jawa Timur, dalam hal penilaian SAKIP.

“Kami akan mengecek inovasi-inovasi yang ada. Saya yakin, Kabupaten Lumajang tahun ini akan naik peringkatnya,” ucapnya.

Bupati berharap, apa yg sudah dilakukan dan direncanakan oleh Pemkab. Lumajang, selanjutnya terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Sehingga, kedepannya bisa menjadi tolak ukur untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Acara tersebut, dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan camat se-Kab. Lumajang, yang selanjutnya akan dimintai keterangan terkait inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan maupun direncanakan. (adi/yan)

 

Lumajang

Semeru Kebakaran, Wabup Lumajang Imbau Jangan Lakukan Pendakian

Diterbitkan

||

Semeru Kebakaran, Wabup Lumajang Imbau Jangan Lakukan Pendakian

Memontum Lumajang – Wakil Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., menghimbau agar para pendaki tidak melakukan aktifitas pendakian jalur Gunung Semeru dalam beberapa waktu ini. Hal itu disampaikan Wabup saat melakukan peninjauan dan koordinasi terkait upaya pemadaman kebakaran diwilayah TNBTS. Kamis sore (26/9/2019).

“Jalur pendakian dari Ranupani ke Ranu Kumbolo sudah ditutup total sampai batas waktu dinyatakan aman dan api sudah tidak ada lagi, Kepada teman-teman pendaki, jangan coba-coba untuk melanggar aturan ini, karena itu sudah diluar tanggung jawab pemerintah,” himbau Wabup.

Ditemui saat bersama Komandan Kodim 0821 Lumajang, Kolonel Inf. Ahmad Fauzi, S.E., di Ranupani, Wabup mengatakan untuk melakukan upaya pemadaman api, sudah disiagakan 60 personil gabungan dari TNI, POLRI, BPBD Kabupaten Lumajang, Personil TNBTS, relawan dan masyarkat sekitar dengan menggunakan gepyok.

“Semua bergerak setiap hari, di empat titik dengan alat seadanya, karena tidak mungkin menggunakan mobil, dengan alat gepyok,” ujar Wabup.

Wabup menjelaskan sekitar 80 haktere lahan terbakar. Api cepat menyebar melalui alang-alang kering dan semak-semak yang sudah banyak yang kering.

Dari data BPBD Kabupaten Lumajang, per 26 September 2019, Titik api bertambah menjadi 35, masih belum bisa dikendalikan yang tersebar di beberapa Blok Ranu Kembang, Pusung Gendero, Ayek-ayek dan Watu pecah, dan Resort PTN Ranupani. Pengaruh angin yg sangat kencang, lokasi bertebing dan berbukit, menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Untuk kondisi di pos Ranupani maupun Ranu Kumbolo sudah tidak ada aktifitas pendakian. (adi/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Lumajang

Gelar Aksi Damai, Ini Penjelasan Bunda Indah, Tanggapi 7 Tuntutan PMII Lumajang

Diterbitkan

||

Gelar Aksi Damai, Ini Penjelasan Bunda Indah, Tanggapi 7 Tuntutan PMII Lumajang

Memontum Lumajang – Satu tahun kepemimpinan Cak Thoriq-Bunda Indah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Kamis (26/9/2019) siang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi damai didepan Pemkab Lumajang.

Pada momentum satu tahun ini dalam orasinya para mahasiswa menyatakan agar supaya janji yang sudah disampaikan pada masyarakat bisa direalisasikan.

“Ini merupakan ajang untuk mengevaluasi dan menagih janji politik, Bupati-Wakil Bupati, janji tersebut bukanlah sebagai kenangan atau nostalgia belaka, apalagi janji hanya sebagai penyakit demokrasi. Masyarakat butuh realisasi program dan kinerja yang jelas, tidak hanya pencitraan yang bikin perut mulas”, teriak mahasiswa dalam orasinya.

PMII mendesak dan meminta Kepada Bupati-Wakil Bupati Lumajang :

1. Menuntut Pemerintah Lumajang menjalankan secara serius PERDA “Perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan” mengingat banyaknya lahan produktif yang dialih fungsikan menjadi bangunan (Properti, Gudang dll).

2. Mendesak Pemerintah Lumajang segera mengisi banyaknya jumlah kepala OPD yang masih menjabat sebagai PLT.

3. Menuntut Pemerintah segera reformasi PDAM karena banyaknya kejanggalan didalamnya.
a. Warga mengeluh pembayaran sering membengkak
b. Lakukan tera pada stand PDAM
C. Profesionalitas petugas PDAM agar pelanggan merasa terlayani dengan baik
d. PDAM harus punya sisyem online, sehingga pelanggan bisa mengecek jumlah tagihan

4. Segera merealisasikan program penerangan jalan didaerah sepi dan rawan kejahatan serta janji 1000 CCTV.

5. Tertibkan truk-truk pasir yang melintas di Lumajang selatan, khususnya jalan yang dulu tidak dilewati truk pasir sekarang dilewati (jalan pedesaan).

6. Mendesak Pemerintah Lumajang segera menyelesaikan jalan penghubung antara Tempursari-Lumajang.

7. Pemerintah Lumajang segera meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat Lumajang berada di urutan 36 dari 38 se-Jawa Timur.

Wakil Bupati Lumajang, Ir Indah Amperawati, MSi, yang menemui para mahasiswa yang menggelar aksi damai menyampaikan, bahwa periode kepemimpinannya bersama Bupati merupakan amanat yang diberi oleh rakyat dalam masa 5 tahun.

Menurutnya, seluruh janji-janji politik yang sudah disampaikan saat kampanye sudah dijalankan. Namun, keterbatasan anggaran APBD adalah salah satu yang bisa menyebabkan seluruh program itu bisa tuntas 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun.

“APBD kita ini 2,3 Triliun, separuhnya untuk belanja pegawai, jadi kita tidak cukup kaya dengan jumlah penduduk yang satu juta seratus lebih ini, dengan jumlah desa 205 dan 21 kecamatan oleh karena itu semuanya tetap bertahap untuk segera kami tuntaskan”, jelasnya.

Bunda Indah juga menerangkan, bahwa Pemerintah Lumajang akan membenahi dan menata kembali (reposisi dan restrukturisasi) di PDAM, agar pelayanan air bersih semakin baik dan membenahi pelayanan.

Selain itu, untuk pemasangan CCTV sudah dilakukan, hanya saja penempatannya masih dipergunakan untuk pemantauan lalu lintas. Dalam waktu dekat ini pemasangan akan dilakukan di daerah rawan kriminal.

Sementara untuk jalur Pasirian-Tempursari. Kata Bunda Indah, tanahnya merupakan milik perhutani, sehingga pihak pemerintah daerah harus ijin ke Menteri Kehutanan apabila ingin membangun jalan tersebut dan itu sudah dilakukan.

Ia menjelaskan jika dalam waktu dekat Pemkab akan bekerjasama dengan TNI untuk pembangunan jalan tembus Tempursari agar jalan tersebut bisa dilalui pengendara sepeda motor, sementara waktu.

“Saat ini menteri kehutanan belum menerbitkan surat izin karena masih menunggu desain dan rab untuk pembangunan jalan penghubung tempursari, sementara itu kami akan melakukan terobosan dengan membangun jalan yang hanya cukup dilewati sepeda motor dan kami bekerja sama dengan TNI, ” ujarnya.

Sedangkan peningkatan IPM terutama pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dengan mensosialisasikan jangan menikah dini, mendorong masyarakat jangan putus sekolah, dan seluruh desa harus ada program kejar paket A, B, dan C.

“Kami ingin melayani masyarakat dengan baik namun kami tidak ingin melanggar undang-undang, semua itu merupakan PR kami dan bukan hal mudah karena membutuhkan waktu. Untuk itu beri waktu kami untuk menyelesaikan semuanya,” terang Bunda Indah. (adi/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Lumajang

Hidupkan Budaya Gotong Royong di Masyarakat Lumajang

Diterbitkan

||

Hidupkan Budaya Gotong Royong di Masyarakat Lumajang

Memontum Lumajang – Wakil Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., membuka Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke – 47, di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, Rabu (25/09/19).

Dalam sambutannya, Wanita yang populer dengan sapaan Bunda Indah itu, mengungkapkan, peringatan BBGRM merupakan sebagai wahana untuk mengingatkan dan menanamkan kembali kepada seluruh masyarakat, akan arti penting dan manfaat budaya Gotong-Royong di dalam kehidupan bermasyarakat.

“Sekarang mungkin masih ada (Gotong Royong), tapi tidak sampai selesai, hanya tiga hari gotong royong bareng terus ditinggal, dan membayar tukang. Mudah – mudahan ini bisa menjadikan semangat kita bersama mengembalikan sikap Budaya Gotong Royong di masyarakat,” terangnya.

Ia menilai, momentum tersebut memiliki kedudukan yang cukup penting, terutama dalam mendorong dan meningkatkan kepedulian serta peran aktif masyarakat untuk terus membudayakan dan melestarikan semangat gotong royong yang telah menjadi jati diri, karakter serta ciri khas masyarakat.

Untuk itu, Bunda Indah mengajak seluruh masyarakat Lumajang untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong, yang merupakan budaya Bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, Syamsul Arifin, SP, MM., Melaporkan, Pelaksanaan BBGRM dan Hari Kesatuan Gerak PKK itu, diawali dengan beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan di tingkat masyarakat sampai dengan kegiatan lomba.

Adapun pemenang lomba tingkat gotong royong terbaik tingkat Kabupaten 2019, diantaranya yaitu, juara 1 diraih oleh Desa Tempeh Tengah, juara 2 diraih oleh Desa Sidomulyo, juara 3 diraih oleh Desa Kaliuling, harapan 1 diraih oleh Desa Sukorejo dan harapan 2 diraih oleh Desa Blukon.

Pemenang lomba Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten 2019, diantaranya, juara 1 diraih oleh Desa Kraton, juara 2 diraih oleh Desa Gesang, juara 3 diraih oleh Desa Rojopolo, harapan 1 diraih oleh Desa Sumbersari, harapan 2 diraih oleh Desa Wonorejo.

Pemenang lomba Pasar Desa tingkat Kabupaten 2019, diantaranya, juara 1 diraih oleh, Pasar Desa Denok, juara 2 diraih oleh pasar Desa Tempursari, juara 3 diraih oleh Pasar Desa Pasrujambe, harapan 1 diraih oleh Pasar Desa Sumberurip, harapan 2 diraih oleh Pasar Desa Sidorejo.

Pemenang lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Kabupaten 2019, diantaranya,
Dalam Kategori pelajar, juara 1 diraih oleh MAN Lumajang, juara 2 diraih oleh SMAN 1 Yosowilangun, juara 3 diraih oleh SMK 1 Lumajang, juara 4 diraih oleh SMAN 1 Jatiroto.

Kategori umum, juara 1 diraih oleh Yupianto (Nogosari Persil), juara 2 diraih oleh Rizki Mendung Ariefianto Nur Ikhsan (Gunung Sawur, Sumberwuluh), Mohammad Imron Mashudi (Labruk Lor), juara 4 diraih oleh David Bayu Prasetyo Budi (Lempeni, Tempeh).

Pemenang lomba BUMdes tingkat Kabupaten 2019, diantaranya, juara 1 diraih oleh BUMdes Wiraraja, Desa Wonorejo, juara 2 diraih oleh BUMdes Labruk Lor, juara 3 BUMdes Sekarjati, Desa Denok, harapan 1 BUMdes Sinar Jaya, Desa Karanganyar, harapan 2 diraih oleh Semeru Lestari, Desa Pasrujambe.

Acara tersebut, melibatkan kurang lebih 1200 orang, terdiri dari kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas, Ketua TP PKK Kabupaten Kecamatan dan Desa, ketua LKMD, DPD, Kepala Desa, Lurah se – Kabupaten Lumajang serta beberapa undangan lainnya (adi/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Trending