Memontum Kota Batu – Perwakilan Industrie-und Handelskammer (IHK) Trier Jerman, semacam Kadin di Indonesia, Andreas Gosche berharap sistem pendidikan kejuruan di Indonesia bisa seperti Jerman. Katanya, pelajar kejuruan di Jerman sudah siap kerja ketika lulus sekolah. Itu terjadi karena lembaga pendidikan dan industri di Jerman berkolaborasi dengan baik.

“Kondisi di Jerman seperti itu sehingga bisa menekan angka pengangguran. Anda lihat saja, kawasan seperti Jerman, Denmark, Austria, Finlandia jumlah penganggurannya sedikit,” ujar Andreas saat berada di Balaikota Among Tani untuk mengisi Training of Trainer Tempat Kerja Internasional Kualifikasi Dasar (AdAIB) Jerman, Senin (23/9/2019).

Dijelaskan Andreas, pihaknya mendapat dukungan dari Kadin Jatim, Kadin Batu dan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Timur (BKSP Jatim ). Andreas melihat, di SMK menonjolkan suasana pedagogik terhadap pelajar. Sementara dunia Industri lebih memilih keahlian dalam praktiknya.

Akibatnya, masih banyak yang tidak menemui titik tengah ketika lulusan sekolah kejuruan masuk ke dunia industri. Oleh sebab itu, menurut Andreas, pelajar kejuruan perlu mendapatkan waktu yang banyak untuk menerapkan keahlian.

“Indonesia banyak belajar tapi kemudian tidak punya keahlian,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko juga mendorong agar keahlian para pelajar di Kota Batu ditingkatkan. Dewanti minta agar dinas terkait seperti Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan dapat meningkatkan skill anak-anak muda.

“Skil menjadi primadona. Di Indonesia banyak sarjana, tapi saat mau kerja bingung,” ujar Dewanti.

Sementara itu, Ketua BKSP Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto menambahkan bahwa pelatihan ini sebagai bentuk sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta bisa langsung mentransfer ilmu yang diperoleh kepada anak didik mereka.

“Kami harapkan para lulusan SMK benar-benar sudah siap saat memasuki dunia industri,” imbuhnya.

Kegiatan itu mengundang 22 guru SMK dan perwakilan dari pelaku industri di Malang Raya sebagai peserta pelatihan. Kadin Kota Batu mengundang pemateri dari IHK Trier atau Kadin Jerman. IHK sudah menyelenggarakan kegiatan serupa selama dua tahun terakhir di Kota Batu. (bir/yan)

 

Memontum Kota Batu – Wakil Walikota Punjul Santoso mengajak serta menghimbau agar masyarakat dan cakades tolak campur tangan bebotoh dalam gelaran pilkades serentak pada 2 Oktober mendatang.

Hal ini di sampaikan Punjul di sela acara deklarasi damai calon kepala desa se-Kecamatan Bumiaji kemarin, kamis 19/9 di kafe sontoloyo dusun Rekesan Desa Bulukerto.

Hal ini bukan tanpa alasan, sebab menurut Punjul yang juga politikus partai PDI Perjuangan, keberadaan bebotoh sering kali bertolak belakang dengan harapan masyarakat yang berharap memiliki pemimpin yang amanah serta memahami betul kebutuhan desanya serta cakap dalam manajemen sistem pemerintahan desa.

” Mari berkompetisi secara fair, jangan sampai mau di atur para bebotoh, tolak politik uang, agar tercipta pemimpin yang amanah, silahkan sowan ke para ulama,tokoh dan dekati masyarakat dengan santun, ” jelas Punjul.

Di tambahkan pula oleh Punjul bahwa masyarakat juga harus bisa membentengi diri dari pengaruh para bebotoh serta menolak politik uang. (bir/yan)

 

Memontum Kota Batu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu melakukan evaluasi pencalonan anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2019 di Hotel Senyum, Kota Batu, Kamis (19/9/2019). Ketua KPU Kota Batu, Mardiono mengatakan bahwa rapat evaluasi diselenggarakan untuk menampung saran dari partai politik dan para stake holder.

“KPU mencari masukan sebanyak-banyaknya terkait pencalonan, hari ini fokus pemilihan anggota dewan,” ujar Mardiono, Kamis (19/9/2019).

Dijelaskan Mardiono, proses pemilihan anggota DPRD Kota Batu banyak menyita waktu dan tenaga. Akibatnya, ada satu partai politik dan beberapa calon legislatif gagal mengikuti pesta demokrasi karena tidak memenuhi persyaratan di Kota Batu. Setelah adanya masukkan, KPU Kota Batu akan membawanya saat melakukan rapat dengan KPU RI di Jakarta.

“Kita berikan masukkan kepada KPU RI, agar bisa diakomodir dalam Pemilu tahun 2024,” ujarnya.

Mardiono juga memberi saran agar parpol di Kota Batu bisa mengubah kebiasan kebiasaan lama. Yakni, parpol sering datang di masa akhir waktu pendaftaran. Padahal, kata Mardiono, hal itu sangat riskan ketika ada sejumlah berkas yang tidak memenuhi persyaratan.

“Kalau waktunya mepet, kan kesusahan untuk memperbaiki berkas,” paparnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengapresiasi langkah KPU Kota Batu menggelar rapat evaluasi. Pasalnya, rapat seperti ini adalah baru pertama kali dilakukan.

“Ini adalah suatu hal yang baik Dan baru dilakukan pada periode sekarang. Harapannya, bahwa kekurangan apapun bisa disampaikan dari semua stakeholder yang ada,” ujarnya.

Punjul juga urun saran dalam beberapa hal. Di antaranya adalah penindakan terhadap politik uang. Punjul sangat sepakat kalau praktif politik uang dapat ditindak. Hanya saja selama ini kendalanya yakni kesulitan yang dihadapi adalah pembuktian.

“Seperti kentut itu, ada baunya tapi tidak terlihat fisiknya. Ini yang menyulitkan aparat penegak hukum,” terang Punjul.

Punjul menyayangkan masih adanya politik uang. Ia bahkan bercerita bahwa keluarganya pernah mendapat uang dari partai politik. Mengetahui hal itu, Punjul pun menyarankan agar uang dikembalikan.

“Hari berikutnya ada parpol lain yang memberi uang. Saya bilang ke dia agar dikembalikan. Hukum sudah tegas, siapa yang memberi dan menerima akan dikenai sanksi. Akhirnya dikembalikan,” kata Punjul.

Punjul juga saran agar cek kesehatan bagi Caleg tidak di RS Saiful Anwar. Menurut Punjul, setiap calon tidak perlu melakukan cek kesehatan ke RS Saiful Anwar Kota Malang. Pasalnya, di Kota Batu juga terdapat RS milik Pemprov Jatim.

“Kota Batu punya RS Paru, itu kan milik pemerintah. Apa harus ke RSSA? Apalagi antre sesuai bekas Bakorwil. Ini kan hal-hal yang semestinya tidak perlu,” ujarnya.

Selanjutnya adalah terkait etika menempel alat peraga kampanye di kawasan Kota Batu. Punjul menegaskan kalau kawasan mulai Jl Diponegoro sampai Balaikota Among Tani dilarang untuk dipasangi alat peraga kampanye. Kata Punjul, larangan itu terkait estetika karena Kota Batu adalah Kota Wisata.

“Itu soal estetika. Kalau di situ penuh banner, kan gak bagus juga. Pemkot Batu sudah menyiapkan space di tempat lain,” paparnya. (bir/yan)