Pemerintahan

iklan kpu kota malang
lenjag

Komisi B DPRD Sidoarjo Studi Banding Restribusi Tera ke DPRD Kabupaten Mojokerto

  • Rabu, 14 Februari 2018 | 21:41
  • / 28 Jumadil Uula 1439
  • Dibaca : 135 kali
Komisi B DPRD Sidoarjo Studi Banding Restribusi Tera ke DPRD Kabupaten Mojokerto

Memontum Mojokerto — Anggita Dewan dari Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, melakukan Study Banding ke DPRD Kabupaten Mojokerto, terkait Retribusi Tera , Senin (12/02/2018). Rombongan Komisi B ini berjumlah 11 anggota, yang dipimpin oleh Ketuanya Bambang Pujianto, kader Partai Gerindra Sidoarjo.

Study banding tersebut, untuk mengetahui bagaimana penerapan atau retribusi tera yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, pasalnya pelaksanaan retribusi tera ini baru dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2017. Rombongan Komisi B, diterima Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Kurniawan Eka Nugraha.

Pada pertemuan itu, Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo menanyakan sejauh mana Kabupaten Mojokerto dalam hal menyikapi keberadaan Pom Mini, karena sampai hari ini di Sidoarjo juga sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok serta keberadaanya sangat merugikan penjual bensin eceran serta apakah dinas terkait melakukan fair tehadap pertamini itu sendiri. Bukan pedagang bensin eceran saja, yang dirugikan tetapi masyarakat juga dirugikan, apakah di Mojokerto sudah diadakan penertiban.

Menanggapi hal tersebut Eka mempersilahkan Kepala UPT Metreologi Kabupaten Mojokerto, Ida untuk menjelaskan. Menurut Ida, di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2017 sudah mendata keberadaan pertamini dan disetiap Kecamatan rata-rata lebih dari 20 pertamini. “Pertamini ini keberadaanya sudah menjamur sampai kepelosok-pelosok. “Kami sudah berkonsultasi dan mengirimkan ke pusat, bahwasannya setelah pendataan ini, belum ada jawaban,” jelas Ida.

Ida juga menyampaikan, di Kabupaten Sidoarjo ada beberapa penerang, jangan kuatir di sana penerangnya profesional semua. “Jadi kami menerima konsultasi-konsultasi, karena kami di Jawa Timur ini pemula serta merintis pendirian UPT Meterologi legal, bukan lagi dasarnya pada UU 23, namun PP 38 2007 dan UU 2009, Tentang Restribusi dan Pajak Daerah serta kalau produsen pertamini tidak melakukan tera ulang, sesuai yang diatur UU minimal satu kali setahun, tidak menutup kemungkinan terjadi plus serta produsen pertamini tersebut juga bisa rugi,” terangnya.

Lebih lanjut Ida menerangkan, pembentukan UPT Metereologi di Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan perda 5 tahun 2011. untuk pendirian UPT Meterologi legal, yang melayani tera-tera ulang tidak mudah tetapi ada banyak item yang harus dipenuhi serta terkait retribusi tera, Kabupaten Mojokerto, dalam pelaksanaannya belum sempurna dan masih menggunakan perda 5 tahun 201. “Terdapat perubahannya tetapi hanya sebatas tarifnya saja, sementara substansinya belum dirubah karena keburu kita pakai pada tahun 2016 dengan pergub nomor 36,” ujarnya.

Masalah pertamini sudah menjadi masalah nasional, bukan hanya di Sidoarjo dan Mojokerto. “Untuk UPT meterologi legal di Kabupaten Mojokerto sampai hari ini belum pernah melakukan tera-tera ulang dan pernah kita datang ke kantor/perusahaan untuk mengajukan tera-tera ulang tetapi ketika kami berikan penjelasan bahwa alat alatnya untuk tera ulang harus memenuhi syarat tehnis yang ditentukan secara tehnis serta kalau itu buatan dalam negeri harus ada ijin tanda pabrik dari kementerian perdagangan sehingga oleh karena alat ukur yang dipakai pertamini nampaknya tidak memenuhi syarat, sehingga mereka tidak boleh kami tera-tera ulang,” tandasnya. (@r/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional