Pemerintahan

iklan kpu kota malang
lenjag

Polemik Pungutan Portal Bendungan Lahor Sumber Pucung

  • Kamis, 22 Februari 2018 | 20:24
  • / 6 Jumadil Akhir 1439
  • Dibaca : 99 kali
Polemik Pungutan Portal Bendungan Lahor Sumber Pucung
Bupati Malang Dr.H.RendraKresna (Dok)

Bupati Malang: “Semua Bentuk Pungutan Harus Berdasarkan Perda”

 
Memontum Malang — Akhirnya Bupati Malang Dr H Rendra Kresna angkat bicara terkait pungutan retribusi portal bendungan Lahor wilayah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang belakangan ini mengundang pertanyaan banyak pihak. “Permasalahan sudah lama jadi perbincangan, artinya apapun bentuk pungutan yang ada di wilayah Kabupaten Malang harus mengacu pada Perda”, ujar Rendra Rabu (21/2/2018). Dikatakan, jika selama ini tidak ada pemasukan yang diterima Pemkab Malang dari hasil pungutan restribusi bendungan yang dikelola Perum Jasa Tirta 1 ini.

“Tidak ada. Makanya kalau itu ditarik orang lewat sana itu dianggap sebagai pengunjung dia harus bayar ke Pemerintah Kabupaten Malang itu namanya pajak hiburan.Tapi kalau untuk jalan, saya kira Pemerintah Kabupaten tidak boleh menerima”, tambahnya.

Juga dijelaskan, jika tidak ada kebijakan hukum yang membenarkan menarik orang melewati jalan. “Jika itu untuk pariwisata dia wajib dikenakan pajak hiburan, tapi kalau itu menarik untuk orang lewat gak boleh. Kalau pun dia narik, sudah tidak ada kebijakan hukumnya”pungkas Rendra.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah terbilang cukup lama diberlakukan penarikan retribusi kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang mempertanyakan persoalan tersebut. Seperti diungkapkan Purnadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

Dia mengatakan, seharusnya dari pungutan retribusi kendaraan tersebut ada bagi hasil dengan pemerintah daerah. “Harusnya ada bagi hasil dari besaran retribusi tersebut. Tapi kita belum tahu besarannya. Nanti coba saya cek ulang datanya, ” kata mantan Kadispendukcapil Kabupaten Malang ini beberapa waktu lalu.

Pemberlakuan tarif portal di bendungan Lahor Karangkates, memang menimbulkan pertanyaan. Satu sisi retribusi yang dipergunakan bukan milik atau yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Tapi, pemberlakuan tarif kendaraan yang melintas berada di wilayah Kabupaten Malang.

( baca juga : Dana Restribusi Portal Karangkates Dipertanyakan )

Sementara, Perum Jasa Tirta I menarik retribusi kendaraan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 46 tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta I dan Undang-Undang (UU) RI nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dikesempatan yang sama, persoalan tersebut juga memancing lahirnya pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Sutrisno Murdi.

Dikatakan, pihaknya memang tidak mengetahui besaran bagi hasil dari penarikan retribusi tersebut. “Kita terus terang tidak tahu. Walau pernah kita tanyakan hal ini (portal, red) ke pihak terkait. Tapi kalau mengenai pajak setiap tahun memang ada, “ungkapnya.

Disinggung mengenai bagi hasil portal, Sutrisno hanya mengetahui bahwa bagi hasilnya baru dimulai tahun 2015. Jadi sebelum itu memang tidak ada, ” ujarnya yang kembali menegaskan tidak begitu mengetahui besaran nominalnya. “Karena jadi satu pembayarannya dengan pajak wisata bendungan di sana, ” ujar Sutrisno. (sur/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional